TEL AVIV (Arrahmah.id) – Gelombang kemarahan kian meluas di dalam "Israel", menyusul tudingan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap telah menggerus kedaulatan negara dan menyeretnya menjadi “milik” Amerika Serikat.
Kritik ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Lebanon. Langkah tersebut dinilai banyak kalangan di dalam negeri "Israel" sebagai bukti bahwa keputusan perang dan damai kini bukan lagi sepenuhnya berada di tangan Tel Aviv.
Direktur biro Al Jazeera di Palestina, Walid Al-Omari, mengungkapkan bahwa kegelisahan ini tidak hanya datang dari oposisi, tetapi juga merambah ke dalam koalisi pemerintahan hingga kalangan militer. Banyak pihak menilai Netanyahu telah kehilangan ruang independensi dalam menentukan arah kebijakan strategis.
Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu mencoba memainkan dua arah. Ia berbicara tentang peluang “perdamaian bersejarah” dengan Lebanon, namun di saat yang sama tetap memberikan kebebasan kepada militer untuk melanjutkan operasi tempur.
Sikap ini dinilai kontradiktif, terutama setelah Menteri Pertahanan Israel Katz sebelumnya mengakui bahwa perlu “lampu hijau” dari Washington untuk memperluas serangan—menguatkan kesan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Amerika.
Tekanan Militer Meningkat
Di sisi lain, tekanan dari militer "Israel" terus meningkat. Mereka mendorong eskalasi operasi terhadap Hizbullah dengan dalih adanya pelanggaran berulang.
Netanyahu pun mencoba menerapkan strategi ganda: tetap bernegosiasi dengan pemerintah Lebanon, namun pada saat yang sama melanjutkan serangan terhadap Hizbullah di lapangan.
Pendekatan ini menciptakan paradoks—berunding seolah tak ada konflik, namun berperang seolah tak ada diplomasi.
Serangan Terus Berlanjut
Di lapangan, militer "Israel" terus melancarkan operasi di wilayah selatan Lebanon, termasuk area hingga Sungai Litani. Serangan udara dan artileri dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah, bahkan setelah pengumuman gencatan senjata.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan militer "Israel" belum benar-benar dihentikan, meski secara politik berbicara tentang de-eskalasi.
Kemarahan Internal Menguat
Di dalam negeri, kemarahan semakin membesar seiring meningkatnya kesadaran bahwa Washington memegang kendali signifikan atas keputusan strategis "Israel".
Sejumlah lembaga riset keamanan bahkan mulai membahas kemungkinan perubahan relasi "Israel"-AS, dari yang sebelumnya disebut sebagai “kemitraan” menjadi bentuk ketergantungan yang lebih dalam.
Upaya Netanyahu untuk mengurangi ketergantungan finansial terhadap Amerika sebelumnya juga dilaporkan mendapat penolakan dari Washington—menunjukkan keterbatasan "Israel" dalam melepaskan diri dari pengaruh sekutu utamanya itu.
Motif Politik di Balik Perang?
Di tengah situasi ini, Netanyahu juga menghadapi tekanan politik domestik. Dengan bayang-bayang pemilu, ia dituding memanfaatkan konflik untuk memperkuat posisinya di dalam negeri.
Sementara itu, warga "Israel" di wilayah utara masih menanti jaminan keamanan nyata, di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan benar-benar berakhir.
(Samirmusa/arrahmah.id)