TEHERAN (Arrahmah.id) - Pemerintah Iran mengumumkan tengah mempelajari draf tanggapan baru dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka mediasi yang dipimpin oleh Pakistan untuk mengakhiri perang. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa proses perundingan dengan Teheran kini berada di persimpangan jalan, yang terjadi bersamaan dengan langkah Iran menetapkan zona maritim baru di Selat Hormuz di bawah kontrol otoritas militer mereka.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi pada Rabu (20/5/2026) bahwa Teheran telah menerima poin-poin pandangan dari pihak Washington. Pengumuman ini disampaikan di tengah kunjungan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, ke Iran untuk memfasilitasi pertukaran pesan diplomatik antara kedua negara yang tengah bertikai.
Baghaei kembali menegaskan prasyarat mutlak dari Iran untuk mengakhiri krisis, yang meliputi penarikan pasukan dan penghentian agresi di seluruh front pertempuran, termasuk di Lebanon, pembebasan seluruh dana dan aset keuangan Iran yang dibekukan oleh AS dan mengakhiri tindakan pencegatan dan blokade laut yang diterapkan AS terhadap pelabuhan serta kapal-kapal dagang Iran.
Pernyataan Kontradiktif Donald Trump
Dari pihak Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah setelah pada Senin (18/5) memutuskan untuk menunda serangan militer ke Iran demi memberikan ruang bagi jalur diplomasi.
"Kami berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Jika kami tidak mendapatkan jawaban yang benar (dari Iran), maka situasi akan memburuk dengan sangat cepat. Militer kami telah berada dalam posisi siaga penuh," ujar Trump kepada jurnalis di Pangkalan Udara Andrews.
Kendati melayangkan ancaman, Trump menyebut bahwa kesepakatan komprehensif dapat tercapai dalam hitungan hari dan akan menghemat banyak energi serta mencegah hilangnya nyawa. Wakil Presiden AS, JD Vance, yang memimpin delegasi AS dalam perundingan di Islamabad, menambahkan bahwa opsi militer tetap menjadi pilihan kedua jika jalur meja perundingan menemui jalan buntu.
Deklarasi Zona Kontrol Maritim Iran di Selat Hormuz
Di tengah ketidakpastian negosiasi, Otoritas Selat Teluk Persia yang baru dibentuk oleh Iran resmi mengumumkan zona maritim khusus yang berada di bawah kendali penuh mereka. Batas zona tersebut ditarik dari garis Jebel Mubarak di Iran menuju wilayah selatan Fujairah (UEA) di pintu masuk timur selat, hingga garis antara Pulau Qeshm dan Um Al-Quwain di pintu masuk barat.
Berdasarkan regulasi baru ini, seluruh kapal komersial non-militer dari negara-negara non-musuh wajib melakukan koordinasi dan mengantongi izin resmi dari otoritas tersebut untuk dapat melintasi Selat Hormuz. Otoritas ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan administratif dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang mengontrol jalur logistik energi global tersebut.
Sementara itu, situasi di lapangan menunjukkan friksi maritim yang masih berlanjut. Militer AS melaporkan telah mencegat, memeriksa, dan memaksa sebuah kapal tanker berbendera Iran untuk mengubah rutenya. Di sisi lain, IRGC mengklaim telah memberikan izin melintas bagi lebih dari 25 kapal dagang dan tanker dalam 24 jam terakhir, di tengah blokade laut timbal balik yang diterapkan kedua belah pihak sejak beberapa bulan lalu. (zarahamala/arrahmah.id)