BANDUNG (Arrahmah.id) - Ketua Umum Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Athian Ali, menyatakan adanya potensi konflik sosial yang dapat muncul dari perbedaan akidah jika tidak dikelola dengan bijak.
Hal itu disampaikan Athian di sela kegiatan Mudzakarah Nasional III ANNAS Indonesia yang digelar di kawasan Buah Batu, Bandung, Ahad (26/4/2026).
Menurutnya, potensi konflik tersebut bukan tanpa dasar, melainkan telah terjadi sebelumnya.
“Ya, kita melihat bahwa ada sebuah gerakan dari segi akidah berpotensi menimbulkan kerusuhan. Dan itu sudah terbukti. Peristiwa Konflik Sampang yang berdarah itu sudah terjadi. Kita tidak mengharapkan peristiwa itu terulang kembali,” ujar Athian.
Ia menjelaskan, kehadiran ANNAS bertujuan untuk mengantisipasi potensi perpecahan dengan terus berkoordinasi bersama aparat keamanan, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polda Jawa Barat.
“Kita ingin berusaha menciptakan situasi yang kondusif di negeri ini. Bahwa mereka punya keinginan atau keyakinan itu hak mereka, tetapi hendaknya keyakinan itu jangan disampaikan keluar,” katanya.
Athian juga menyinggung hasil pertemuan ulama dunia di Doha, Qatar, yang salah satu rekomendasinya menyarankan agar ajaran tertentu tidak disebarkan di lingkungan yang telah mapan secara keagamaan, guna mencegah potensi perpecahan.
Selain itu, ia mencontohkan dinamika konflik di sejumlah negara seperti Lebanon dan Yaman.
Menurutnya, konflik di negara tersebut menunjukkan bagaimana kelompok tertentu dapat berkembang menjadi kekuatan besar hingga memicu ketegangan berkepanjangan.
“Yang berperang itu bukan negara Lebanon, tetapi Hizbullah. Di Yaman juga begitu, kelompok Houthi. Mereka seperti menjadi negara dalam negara,” ujarnya.
Di Indonesia, Athian menegaskan bahwa ANNAS hadir sebagai langkah antisipasi. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki hak atas keyakinannya, namun penyampaian keyakinan di ruang publik perlu mempertimbangkan dampak sosial.
“Orang mau menghina agama lain silakan saja di kamarnya sendiri. Tapi begitu dikeluarkan ke media, itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kesucian ajaran agama, khususnya Islam yang telah lama berkembang di Indonesia.
Menurutnya, tindakan yang dianggap mencela ajaran, seperti merendahkan Al-Qur’an atau mencela sahabat Nabi, berpotensi memicu konflik.
Athian turut mengungkapkan adanya laporan insiden di wilayah Kalimantan yang dinilai berpotensi memicu kemarahan umat.
Ia menilai, tanpa koordinasi dengan pemerintah dan aparat, kejadian semacam itu dapat memicu reaksi yang lebih luas.
“Kalau tidak ada ANNAS yang berkoordinasi dengan pemerintah, bisa dibayangkan bagaimana reaksi umat Islam melihat itu semua,” katanya.
Meski demikian, ia menyayangkan adanya anggapan bahwa ANNAS bersikap intoleran. Menurutnya, sikap tersebut justru ditujukan untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk penodaan agama.
“Masa pelanggaran pidana harus ditoleransi? Jangan-jangan nanti kita juga diminta toleran terhadap koruptor. Pelanggaran seperti itu yang ingin kita cegah,” pungkasnya.
Mudzakarah Nasional III ANNAS Indonesia ini diikuti oleh sekitar 400 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus perumusan langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman.
(ameera/arrahmah.id)