GROZNY (Arrahmah.id) -- Ramzan Kadyrov kembali terpilih sebagai pemimpin Republik Chechnya untuk masa jabatan kelima setelah meraih 99,85 persen suara dalam pemilihan kepala wilayah tersebut. Hasil resmi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia pada Senin (21/9/2026) itu sekaligus menempatkan Kadyrov, sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, tetap memimpin wilayah mayoritas Muslim di Kaukasus Utara.
Dilansir Reuters (21/9), dua pesaing Kadyrov, Ismail Denilkhanov dari A Just Russia dan Khalid Nakaev dari Partai Komunis, masing-masing memperoleh 0,05 persen suara. Keduanya tidak menjalankan kampanye yang signifikan selama proses pemilihan.
Perolehan 99,85 persen tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil Kadyrov pada pemilihan 2021, ketika ia secara resmi memperoleh 99,73 persen suara. Dengan hasil terbaru itu, Kadyrov akan melanjutkan kepemimpinannya atas Chechnya, wilayah pegunungan di Kaukasus Utara yang memiliki sejarah konflik bersenjata dengan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.
Kadyrov telah memimpin Chechnya sejak 2007 dan dikenal memiliki hubungan politik yang sangat dekat dengan Putin. Reuters melaporkan bahwa Kremlin memberikan Kadyrov ruang yang luas untuk mengelola urusan internal Chechnya, sementara pemerintahannya dipandang berperan menjaga stabilitas wilayah yang pada 1990-an dan awal 2000-an dilanda pemberontakan bersenjata.
Hubungan Kadyrov dengan Putin juga terlihat dari dukungannya terhadap kebijakan Kremlin mengenai perang Rusia di Ukraina. Kadyrov secara terbuka mendukung operasi militer Rusia dan mengatakan pasukan Chechnya telah terlibat dalam perang tersebut sejak 2022. Sikap itu menjadikannya salah satu tokoh regional yang secara konsisten menunjukkan loyalitas kepada Kremlin.
Namun, angka kemenangan yang hampir mencapai 100 persen kembali menimbulkan perhatian terhadap proses politik di Chechnya. Reuters mencatat bahwa pengamat internasional sebelumnya telah mengkritik pelaksanaan pemilu di republik tersebut.
Georgia Today mencatat adanya laporan mengenai tindakan represif selama pemerintahan Kadyrov, sementara Kadyrov sendiri menolak kritik terhadap pemerintahannya dan menyebut sebagian kritik tersebut sebagai upaya untuk melemahkan kekuasaannya.
Organisasi hak asasi manusia juga telah lama menuduh pemerintahan Kadyrov melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga, termasuk terhadap jurnalis dan kelompok LGBT. Tuduhan tersebut merupakan bagian dari kontroversi yang menyertai pemerintahan Kadyrov selama bertahun-tahun, dan Kadyrov membantah tuduhan pelanggaran tersebut. (hanoum/arrahmah.id)