NEW YORK (Arrahmah.id) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa persoalan Palestina menjadi salah satu ujian paling jelas bagi masyarakat internasional dalam membuktikan komitmen terhadap hukum internasional.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Sabtu (26/9/2026) waktu setempat.
Sidang umum tersebut berlangsung dalam rangkaian Debat Umum Majelis Umum PBB ke-81. ([1])
Sugiono mengatakan, institusi internasional hanya akan kuat apabila negara-negara di dunia bersama-sama membela dan menegakkan hukum internasional.
"Dalam hal tersebut, Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip ini, serta ujian bagi hati nurani kita," ujar Sugiono, sebagaimana dipantau di Jakarta, Ahad (27/9/2026).
Soroti Gaza dan Tepi Barat
Sugiono kemudian menyoroti kondisi di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang menurutnya memperlihatkan masih lemahnya penegakan hukum internasional.
Ia mengatakan berbagai pelanggaran yang terjadi menunjukkan seolah-olah dunia belum mengenal prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), serta empat Konvensi Jenewa 1949.
"Pelanggaran hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan kita pada dunia sebelum 1945 … ketika suatu kelompok tertentu hampir musnah," katanya.
Dalam pidatonya, Sugiono juga menegaskan bahwa pengalaman Indonesia dalam menghadapi kolonialisme menjadi salah satu alasan kuat bagi Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Menurutnya, Indonesia pernah mengalami perjuangan melawan kolonialisme pada masa ketika hukum internasional masih lemah dan kekuatan menjadi penentu utama.
"Perjuangan bangsa kami untuk mencapai kemerdekaannya adalah yang membentuk dukungan konsisten kami bagi rakyat Palestina serta hak mereka menentukan masa depannya sendiri," ujar Sugiono.
Indonesia Tegaskan Dukungan untuk Palestina
Sugiono menegaskan Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dapat diwujudkan.
Indonesia, kata dia, akan terus membela rakyat Palestina sampai kemerdekaan dan kedaulatan Palestina terwujud berdasarkan prinsip solusi dua negara yang berlandaskan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.
"Palestina bukan hanya isu satu kawasan. Palestina adalah ujian untuk melihat apakah sistem multilateral dapat membela prinsip yang diciptakannya dan dapat menegakkannya di saat yang paling dibutuhkan," tutur Sugiono.
Ia menambahkan bahwa upaya reformasi terhadap institusi internasional tetap diperlukan. Namun, reformasi tersebut tidak boleh membuat perhatian terhadap penegakan hukum internasional terabaikan.
Menurut Sugiono, konsistensi dalam menegakkan hukum internasional merupakan bagian penting untuk menjaga masa depan multilateralisme.
"Kedaulatan harus dihargai dan kolonialisme harus diakhiri," tegasnya.
Sikap Indonesia tersebut disampaikan di tengah sorotan luas terhadap situasi Palestina dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan menyatakan bahwa situasi di wilayah Palestina menjadi ujian serius bagi prinsip-prinsip tersebut.
Sugiono Pimpin Delegasi Indonesia
Sugiono hadir di New York sebagai kepala delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Ia tiba di New York pada Senin (21/9/2026) dan sebelum menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia telah mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi serta pertemuan bilateral. ([3])
Selain menyampaikan sikap Indonesia terkait Palestina dan penegakan hukum internasional, pemerintah Indonesia juga mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030 dalam forum tersebut. ([4])
Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina tetap ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hukum internasional, hak menentukan nasib sendiri, serta upaya mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina melalui solusi dua negara.
(ameera/arrahmah.id)