RAMLA (Arrahmah.id) - Otoritas 'Israel' semakin memperketat tekanan terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah 'Israel' sejak 1948. Dalam beberapa pekan terakhir, tindakan tersebut mencakup penangkapan, penggerebekan pesta pernikahan, pembatasan aktivitas keagamaan, hingga penghancuran rumah-rumah warga.
Laporan Al Jazeera pada 20 Oktober 2026 menyoroti penangkapan seorang pengantin perempuan di Kota Ramla pada 19 Oktober, saat ia sedang menuju gereja dengan mengenakan gaun pengantin. Polisi 'Israel' disebut berdalih bahwa kerabatnya menyalakan petasan dalam rangkaian perayaan pernikahan.
Ghasan Munir, kerabat pengantin tersebut, mengatakan kepada Radio al-Nas bahwa polisi mengepung lokasi dan menangkap perempuan itu. Ia mempertanyakan tindakan polisi yang dinilainya lebih cepat merespons petasan dalam pesta pernikahan daripada menangani kasus pembunuhan di kota Lod dan Ramla.
Kasus itu terjadi sekitar dua bulan setelah sepasang pengantin Palestina ditangkap dan dibawa ke kantor polisi di wilayah Negev dengan masih mengenakan pakaian pernikahan. Sebelumnya, pasukan 'Israel' juga dilaporkan menyerbu pesta pernikahan lain di Umm al-Fahm dan melakukan kekerasan terhadap para tamu.
Rumah Dihancurkan, Warga Kehilangan Tempat Tinggal
Penghancuran rumah menjadi salah satu bentuk tekanan yang disorot dalam laporan tersebut. Pada 19 Oktober, otoritas 'Israel' menghancurkan tiga rumah di desa Umm Nmeilah az-Ziyadnah, di timur laut Rahat, wilayah Negev.
Pemerintah Kota Rahat mengkritik operasi itu melalui akun Facebook-nya dan menyebut penghancuran rumah di Negev terus berlanjut. Pemerintah kota juga mengecam Menteri Keamanan Nasional 'Israel' Itamar Ben-Gvir atas kebijakan penghancuran rumah warga.
Sehari sebelumnya, sejumlah warga Palestina di Abu Qrein at, Negev, memilih merobohkan sendiri rumah dan bangunan mereka untuk menghindari pembongkaran paksa menggunakan buldoser 'Israel', yang dapat berujung pada denda.
Ben-Gvir menyatakan bahwa warga Arab telah membangun sekitar 90 bangunan tanpa izin di atas tanah negara. Ia mengklaim, setelah mengetahui dirinya akan datang ke lokasi, warga bergegas menghancurkan bangunan-bangunan tersebut sendiri. Menurutnya, sekitar 158 dunam tanah, setara 158.000 meter persegi, kembali dikuasai negara tanpa perlu menggunakan buldoser.
Dalam unggahan lain, Ben-Gvir menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai menteri keamanan nasional, kebijakan penegakan hukum akan terus dijalankan secara penuh.
Pada 15 Oktober, otoritas 'Israel' juga menyerahkan surat perintah pembongkaran terhadap 20 rumah di Umm Nmeilah, yang dikenal pula sebagai Arab az-Ziyadnah. Pada hari yang sama, seorang pemuda bernama Muhammad Jamal Ibrahim Khalifah merobohkan rumahnya sendiri di kawasan Suweisa, Umm al-Fahm, setelah menerima perintah pembongkaran dengan alasan pembangunan tanpa izin. Ia disebut sedang bersiap menempati rumah tersebut menjelang pernikahannya.
Sementara itu, pada 12 Oktober, sekitar 70 rumah milik keluarga Abu Wadi di Desa Dahiyah dihancurkan. Lebih dari 80 keluarga dilaporkan kehilangan tempat tinggal.
Aktivis Amer al-Huzail mengatakan operasi tersebut melibatkan pasukan khusus, polisi berkuda, Garda Nasional, drone, truk pengangkut, dan lebih dari 10 buldoser. Ia menggambarkan penghancuran itu seperti operasi militer di desa yang telah dihuni pemilik tanahnya selama ratusan tahun.
Sekitar 200 siswa dilaporkan berangkat ke sekolah pada pagi hari sebelum kembali dan mendapati rumah serta lingkungan mereka telah menjadi puing-puing.
Pada 8 Oktober, buldoser dan kendaraan otoritas 'Israel' juga menghancurkan sebuah bangunan di Desa Daburiyya dengan pengawalan pasukan polisi dan unit khusus.
Tekanan juga menyasar aktivitas keagamaan. Pada 18 Oktober, polisi 'Israel' mengeluarkan surat tilang terhadap Masjid ar-Rahmah di kawasan Abu Anzah, Kota Tel as-Saba, Negev. Pengurus masjid juga dipaksa mematikan pengeras suara ketika Al-Qur'an sedang dibacakan.
Ben-Gvir mengunggah foto masjid tersebut dan mengklaim pengeras suaranya menimbulkan kebisingan malam yang melampaui batas hukum. Ia mengatakan tindakan polisi merupakan bagian dari kebijakan penindakan kebisingan dari masjid-masjid di seluruh 'Israel'.
Pada hari yang sama, empat mahasiswi dari Qalansuwa, Tayibe, dan Baqa al-Gharbiyye dilaporkan mengalami serangan bernuansa rasis di stasiun kereta Yerusalem setelah seorang warga 'Israel' menyiramkan minuman kepada mereka.
Daftar Arab Bersama mengajukan pengaduan kepada Komite Pemilihan Umum 'Israel' untuk mencegah Ben-Gvir memanfaatkan penghancuran rumah warga Arab sebagai bahan kampanye menjelang pemilihan Knesset pada 27 Oktober.
Kelompok tersebut juga mengajukan petisi ke Mahkamah Agung 'Israel' agar operasi penghancuran rumah di komunitas Arab dan Negev dihentikan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. (zarahamala/arrahmah.id)