Tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, para orangtua di Afghanistan menjual anak-anak mereka untuk bertahan hidup.
BacaJuga
“Aku menjual satu potong dari hatiku untuk menghentikan kelaparan bagi empat anakku yang lainnya,” ujar Nek Mohammad sambil menangis, seperti yang dilansir Islamonline.
Ia menjual putranya, Qassem, seharga 1.500 US dollar kepada seorang perempuan kaya raya di Kabul
“Aku kehilangan anak laki-laki tertuaku. Aku merasakan sakit,” ia menerangkan.
Lebih dari enam tahun, sejak AS melakukan invasi ke Afghanistan untuk menumpas Taliban, Pemerintah Afghanistan yang mendukung AS tidak lagi mengurusi kebutuhan mendasar rakyatnya.
Negeri tersebut menjadi sangat miskin dan belum berkembang, kebanyakan dari penduduknya tidak menggunakan listrik atau memiliki saluran air.
Kenyataan Kejam
Banyak anak-anak yang mengalami nasib yang sama dengan Qassem, dengan orang tua yang sangat miskin akhirnya harus menjual anak-anak mereka untuk bertahan hidup.
“Ya, kamu benar. Itu adalah hal yang kejam,” ujar Sadiqa, perempuan kaya raya yang membeli Qassem.
“Tetapi aku memiliki dua tujuan melakukan hal itu. Pertama, untuk masa depan yang lebih baik dan untuk pendidikan yang lebih baik bagi Qassem,” lanjutnya.
“Kedua, untuk melindungi saudara-saudaranya yang lain. Musim dingin akan segera tiba, aku telah memberi banyak uang untuk keluarga Qassem sehingga mereka tidak mati kelaparan di musim dingin,” jelasnya.
Afghanistan diperkirakan 50 persen lebih penduduknya melakukan penjualan anak. Tetapi melakukan penjualan anak bukanlah satu-satunya yang dilakukan untuk bertahan hidup.
Di wilayah pedesaan, para orangtua menikahkan anak-anak perempuan mereka yang masih berumur di bawah 8 tahun untuk mengatasi masalah keuangan dalam keluarga.
Menurut sebuah survey, sejak digulingkannya pemerintahan Taliban, pelacuran semakin tersebar luas di Afghanistan. Keadaan Afghanistan menjadi hancur sejak Taliban tidak lagi memimpin Afghanistan. Dan kini, pemerintah Afghanistan lebih memikirkan perang melawan Taliban demi mendukung kebijakan AS. (Hanin Mazaya/arrahmah.com)
