SEOUL (Arrahmah.id) - Dunia diplomasi internasional dikejutkan dengan ketegangan baru antara Korea Selatan dan 'Israel'. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, secara terbuka mengkritik kebijakan militer 'Israel' di Jalur Gaza dan Tepi Barat, sebuah langkah yang memicu reaksi keras dari Tel Aviv dan perdebatan hangat di jagat maya.
Perselisihan ini bermula ketika Presiden Lee mengunggah kembali sebuah video viral dari September 2024 yang menunjukkan tentara 'Israel' menjatuhkan jenazah tiga pemuda Palestina dari atap sebuah gedung di kota Qabatiya, Tepi Barat. Video yang telah ditonton lebih dari 11 juta kali tersebut kembali menjadi pusat perhatian dunia.
Presiden Lee melalui akun media sosialnya mengingatkan bahwa Gedung Putih pada saat itu menyebut insiden tersebut sangat mengkhawatirkan dan melabelinya sebagai tindakan keji yang tidak dapat diterima. Namun, tanggapan keras justru datang dari kementerian luar negeri 'Israel'.
Tel Aviv menyebut pernyataan Presiden Lee tidak dapat diterima dan menuduhnya menggali kisah lama berdasarkan informasi yang menyesatkan serta kebohongan anti-'Israel'.
Menanggapi keberatan 'Israel', Presiden Lee menyatakan kekecewaannya. "Sangat disayangkan Anda tidak meninjau sekalipun kritik dari orang-orang di dunia yang menderita akibat tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional," tegasnya.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mencoba meredakan situasi dengan menyatakan penyesalan atas apa yang mereka sebut sebagai kesalahpahaman 'Israel' terhadap pernyataan presiden. Seoul menegaskan bahwa komentar Presiden Lee adalah bentuk komitmen pribadinya terhadap hak asasi manusia universal secara umum, bukan opini terhadap kasus spesifik tertentu.
Reaksi Publik dan Perubahan Politik Global
Ketegangan ini menarik perhatian besar di media sosial. Para pengamat dan netizen memiliki pandangan yang beragam. Beberapa aktivis menilai langkah Korea Selatan sebagai sinyal bergesernya suasana politik dunia. Mengingat Seoul adalah sekutu dekat AS, kritik ini dianggap sebagai indikator bahwa kebijakan 'Israel' mulai membebani hubungan internasional sekutu-sekutu Barat.
Di sisi lain, beberapa pihak mengkritik Presiden Lee karena baru bersuara sekarang, sementara laporan dari organisasi seperti Human Rights Watch telah lama menyebut adanya tindakan genosida dan pembersihan etnis sepanjang tahun 2025.
Sebagian pengguna media sosial meragukan dampak nyata dari kritik tersebut, mengingat pengaruh besar AS dalam melindungi 'Israel' dari pertanggungjawaban hukum internasional.
Konfrontasi verbal ini menambah daftar panjang negara-negara yang mulai menjauhkan diri dari kebijakan Tel Aviv, menyusul langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh Spanyol, Uni Eropa, dan Turki. (zarahamala/arrahmah.id)