DAMASKUS (Arrahmah.id) – Pada tahun-tahun awal konflik brutal Suriah, para pejabat tinggi rezim membentuk dan mengarahkan kelompok-kelompok paramiliter yang dikenal sebagai “shabiha” untuk membantu negara menumpas para penentangnya, demikian ungkap para penyelidik kejahatan perang.
Dalam sebuah laporan, Komisi Keadilan dan Akuntabilitas Internasional (CIJA) menerbitkan tujuh dokumen yang menurut para penyelidiknya menunjukkan bahwa para pejabat tinggi rezim Suriah “merencanakan, mengorganisir, menghasut, dan mengerahkan shabiha” sejak dimulainya perang di tahun 2011.
BacaJuga
Para penyelidik PBB pada 2012 menyimpulkan bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa milisi shabiha melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penyiksaan, dan kejahatan perang seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, dan penjarahan, lansir Al Jazeera (4/7/2023).
Rezim Suriah tidak menanggapi permintaan komentar. Rezim menyalahkan para pejuang oposisi atas beberapa pembunuhan massal yang diteliti oleh CIJA dalam laporan tersebut. Rezim belum berkomentar secara terbuka mengenai shabiha, yang berarti “hantu” dalam bahasa Arab, atau apakah mereka memiliki peran dalam mengorganisir kelompok tersebut.
Dokumen-dokumen tersebut merinci pembentukan apa yang disebut Komite Populer, kelompok-kelompok yang memasukkan para pendukung rezim yang sudah dikenal sebagai shabiha ke dalam aparat keamanan, serta melatih, menginstruksikan dan mempersenjatai mereka, demikian laporan tersebut.
Dokumen-dokumen tersebut termasuk instruksi pada 2 Maret 2011 -dari intelijen militer kepada otoritas lokal melalui Komite Keamanan yang dijalankan oleh para pemimpin partai Baath al-Asad- untuk “memobilisasi” para informan, organisasi-organisasi akar rumput, dan apa yang disebut sebagai “teman-teman pemerintah”. Dalam dokumen lebih lanjut, pada bulan April, mereka diperintahkan untuk membentuknya menjadi Komite Populer.
Dokumen-dokumen tersebut juga berisi instruksi pada bulan April, Mei dan Agustus 2011 kepada Komite Populer dari Komite Manajemen Krisis Pusat (CCMC) yang baru saja dibentuk – gabungan dari pasukan keamanan, badan intelijen, dan para pejabat tinggi yang melapor langsung kepada al-Asad, kata laporan itu.
Salah satu arahan pertama CCMC, tertanggal 18 April 2011, dan termasuk dalam laporan tersebut, memerintahkan Komite Populer untuk dilatih tentang bagaimana menggunakan senjata terhadap demonstran, serta bagaimana menangkap dan menyerahkan mereka kepada pasukan pemerintah.
Pengadilan regional Jerman pada 2021, dalam sebuah kasus terhadap seorang pejabat badan intelijen Suriah, mengatakan dalam putusannya bahwa CCMC didirikan pada Maret 2011, melapor kepada Asad sebagai badan ad hoc yang terdiri dari para pemimpin senior pasukan keamanan.
Pengadilan distrik AS memutuskan pada 2019 dalam sebuah kasus perdata, Asad sendiri yang membentuk CCMC, yang oleh pengadilan disebut sebagai “badan keamanan nasional tertinggi di pemerintah Suriah” dan “terdiri dari anggota senior pemerintah”.
Laporan ini juga mengacu pada lusinan dokumen lain yang dikumpulkan dari fasilitas pemerintah atau militer setelah wilayah tersebut jatuh ke tangan oposisi. CIJA tidak merilis semua dokumen yang dikutipnya, dan mengatakan bahwa beberapa di antaranya sedang digunakan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung di negara-negara Eropa.
Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membentuk milisi “sejak hari pertama”, dan bukannya memanfaatkan kelompok-kelompok akar rumput yang sudah ada, seperti yang diperkirakan oleh para ahli perang Suriah sebelumnya, kata Ugur Ungor, seorang ahli paramiliter Suriah dan profesor studi Holocaust dan Genosida di Institut NIOD Belanda untuk Studi Perang, Holocaust, dan Genosida, yang telah mengkaji dokumen-dokumen tersebut dalam laporan baru CIJA.
Beberapa ahli hak asasi manusia yang telah mempelajari peran shabiha dalam perang Suriah mengatakan bahwa rezim Asad pada awalnya menggunakan kelompok-kelompok tersebut untuk menjauhkan diri dari kekerasan di lapangan.
“Rezim tidak ingin pasukan keamanan dan tentara digambarkan melakukan hal-hal seperti ini,” kata Fadel Abdul Ghany, ketua Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Inggris.
Tidak ada anggota shabiha yang diadili di pengadilan internasional. Ghany, yang telah mengkaji dokumen-dokumen tersebut, mengatakan bahwa mereka dapat membantu membangun kasus-kasus semacam itu.
Salah satu direktur CIJA, Nerma Jelacic, mengatakan, “Di sini Anda memiliki jejak dokumen yang menunjukkan bagaimana unit-unit ini dimobilisasi.”
CIJA adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh seorang penyelidik kejahatan perang veteran dan dikelola oleh para pengacara kriminal internasional yang pernah bekerja di Bosnia, Rwanda, dan Kamboja. Bukti-bukti yang mereka dapatkan di Suriah sebelumnya telah digunakan dalam kasus-kasus pengadilan terhadap para pejabat rezim yang dilakukan di Jerman, Prancis, Swedia, dan Belanda.
CIJA menyebutkan sembilan pembantaian di Suriah yang menurut laporan tersebut melibatkan milisi pro-rezim, termasuk di daerah Karm al-Zeytoun di kota Homs pada Maret 2012.
Seorang pria Suriah, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan terhadap kerabatnya yang masih tinggal di zona-zona yang dikuasai rezim di Suriah, mengatakan bahwa istri dan lima anaknya termasuk di antara mereka yang terbunuh di sana.
“Para shabiha menyandarkan mereka ke tembok, mencoba melecehkan mereka, lalu menembak mereka,” katanya. Pada saat itu, ia bergabung dengan kelompok poposisi dan berada di distrik terdekat, al-Adawiya, di mana pembantaian lain baru saja terjadi, yang juga dikutip oleh CIJA.
“Saat saya mendengar bahwa anak-anak saya tewas, saya sedang menggendong bayi berusia enam bulan yang baru saja terbunuh di Adawiya. Jadi saya membayangkan apa yang telah terjadi pada anak-anak saya,” katanya, berbicara melalui telepon dari daerah kantong yang dikuasai oposisi di Suriah utara.
Dokumen CIJA menunjukkan adanya ketegangan antara beberapa cabang pasukan keamanan dan beberapa Komite Populer ketika laporan pelanggaran menyebar, tetapi alih-alih mengendalikan milisi, pasukan keamanan justru mengeluarkan instruksi untuk tidak menentang mereka.
Tim CIJA di Suriah yang terdiri dari 45 orang mempelajari dokumen-dokumen tersebut untuk merinci pertumbuhan kelompok-kelompok shabiha dari kelompok-kelompok loyalis di tingkat RT hingga menjadi milisi yang terorganisir dengan baik, dan kemudian menjadi sayap paralel tentara yang disebut Pasukan Pertahanan Nasional (National Defence Force/NDF).
Meskipun tidak ada pengadilan kejahatan perang internasional yang memiliki yurisdiksi atas konflik Suriah, ada sejumlah kasus yang disebut sebagai yurisdiksi universal di negara-negara seperti Belanda, Swedia, Prancis, dan Jerman yang memiliki undang-undang yang memungkinkan mereka untuk mengadili kejahatan perang meskipun kejahatan tersebut dilakukan di tempat lain.
Ghany mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti yang “penting” yang menghubungkan shabiha dengan negara dalam kasus-kasus peradilan internasional.
“Dokumen-dokumen ini memungkinkan untuk mengejar orang-orang secara hukum, jika ada individu di negara-negara Eropa maka sebuah kasus dapat diajukan terhadap mereka,” katanya. (haninmazaya/arrahmah.id)
