JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk mengutamakan penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi dan menghindari penerbangan transit melalui Malaysia maupun Singapura.
Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan jemaah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah nasional melalui optimalisasi penggunaan maskapai penerbangan Indonesia.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” ujar Dahnil dalam keterangan resmi, Senin (26/10/2026).
Dahnil mengatakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengumpulkan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Pertemuan tersebut bertujuan mendorong para pelaku usaha perjalanan umrah agar mempertimbangkan aspek keamanan serta dampak ekonomi dalam menentukan rute penerbangan jemaah.
“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ujarnya.
70 Ribu Jemaah Umrah Transit Malaysia-Singapura
Menurut Dahnil, jumlah jemaah umrah Indonesia yang menggunakan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu orang.
Ia menilai jumlah tersebut merupakan potensi besar untuk memperkuat industri penerbangan nasional apabila dapat diarahkan menggunakan maskapai Indonesia.
Dahnil pun mendorong penggunaan dua maskapai nasional, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air, untuk melayani kebutuhan perjalanan jemaah umrah.
“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” kata Dahnil.
Ia menegaskan, penguatan industri penerbangan nasional merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang lebih kuat, sehingga manfaat ekonomi dari perjalanan ibadah masyarakat Indonesia dapat lebih banyak dirasakan di dalam negeri.
Situasi Umrah di Arab Saudi Dinilai Kondusif
Di sisi lain, Dahnil menyampaikan bahwa kondisi Arab Saudi hingga Senin (26/10/2026) masih baik untuk pelaksanaan ibadah umrah. Kemenhaj juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dahnil.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman, mulai dari keberangkatan menuju Arab Saudi hingga kepulangan ke Tanah Air.
Dahnil juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jemaah yang berangkat pulang aman,” katanya.
Garuda dan Lion Air Diminta Tingkatkan Pelayanan
Meski mendorong jemaah menggunakan maskapai nasional, Dahnil menegaskan bahwa upaya memperkuat industri penerbangan dalam negeri harus disertai peningkatan kualitas pelayanan dan harga tiket yang kompetitif.
Garuda Indonesia dan Lion Air diharapkan mampu memperkuat posisi di pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.
“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” ujar Dahnil.
Untuk mendorong perbaikan tersebut, Kemenhaj telah menghadirkan jajaran pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura guna membahas pelayanan penerbangan haji dan umrah, termasuk peningkatan kualitas layanan di terminal yang digunakan jemaah.
“Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif. Makanya kami hadirkan dirut Garuda, Lion, dan Angkasa Pura,” katanya.
Kemenhaj juga menyoroti perlunya perbaikan pelayanan di Terminal 2 yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Peningkatan kualitas layanan bandara diharapkan dapat membuat perjalanan jemaah lebih nyaman dan tertib.
Kemenhaj Siap Bantu Penyelesaian Masalah Refund PPIU
Selain persoalan penerbangan, Dahnil turut menyoroti sejumlah hak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang masih terhambat, terutama terkait pengembalian dana atau refund.
Kemenhaj, kata dia, akan memberikan asistensi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut agar hak penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat ditangani dengan baik.
“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” ujarnya.
Dahnil menambahkan, penguatan kedaulatan ekonomi sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Menurutnya, pemilihan penerbangan langsung dengan maskapai nasional dapat menjadi salah satu langkah untuk mendukung tujuan tersebut.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkas Dahnil.
Melalui imbauan tersebut, Kemenhaj berharap jemaah umrah Indonesia dapat mengutamakan penerbangan langsung dengan tetap mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, kualitas pelayanan, dan harga tiket.
Pada saat yang sama, pemerintah mendorong maskapai nasional meningkatkan daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan perjalanan ibadah masyarakat Indonesia.
(ameera/arrahmah.id)