TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Puluhan ribu warga Israel memadati Tel Aviv pada Sabtu (24/10/2026) dalam demonstrasi besar menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hanya tiga hari menjelang pemilihan umum parlemen pada 27 Oktober.
Para demonstran menuntut pembentukan komisi penyelidikan negara yang independen untuk mengusut kegagalan keamanan sebelum dan saat serangan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, sekaligus mendesak pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa tersebut.
Dilansir The Times of Israel (25/10), aksi yang berlangsung di kawasan Hostages Square, Tel Aviv, itu diselenggarakan oleh October Council, organisasi yang dibentuk keluarga korban serangan 7 Oktober dan keluarga orang-orang yang disandera ke Gaza.
Selama bertahun-tahun, kelompok tersebut memperjuangkan penyelidikan independen untuk mengungkap mengapa aparat keamanan 'Israel' gagal mencegah serangan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memicu perang di Gaza.
Menjelang demonstrasi, penyelenggara menyebut aksi tersebut sebagai puncak perjuangan mereka untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Para demonstran membawa bendera 'Israel' dan spanduk yang menyerukan perubahan pemerintahan serta penyelidikan independen. Mereka menilai pemerintah tidak dapat meminta kepercayaan masyarakat tanpa menjelaskan bagaimana serangan Hamas dapat menembus sistem pertahanan Israel.
Sejumlah keluarga korban dan mantan sandera juga menuntut agar kegagalan tersebut diusut secara transparan, bukan melalui mekanisme yang dikendalikan oleh para politisi yang berpotensi menjadi pihak yang diperiksa.
Sejumlah tokoh oposisi turut menghadiri demonstrasi, termasuk Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar yang dipandang sebagai salah satu pesaing utama Netanyahu, serta Yair Golan dari Partai Demokrat.
Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa tuntutan penyelidikan telah menjadi isu penting dalam persaingan politik menjelang pemilu. Di tengah ketatnya persaingan, blok sayap kanan yang dipimpin Netanyahu dan kubu pesaingnya sama-sama berusaha memperoleh dukungan untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Salah satu sumber utama kemarahan publik adalah penolakan Netanyahu membentuk komisi penyelidikan negara yang independen. Pemerintahannya mengusulkan mekanisme penyelidikan alternatif yang komposisi anggotanya akan ditentukan oleh koalisi pemerintah dan anggota parlemen oposisi.
Demonstrasi itu juga mencerminkan persoalan yang lebih luas daripada tuntutan penyelidikan serangan 7 Oktober. Sebagian peserta menilai pemerintahan Netanyahu telah merusak kepercayaan publik dan memperdalam perpecahan di dalam masyarakat 'Israel'.
Mereka menyerukan pergantian pemerintahan, dengan alasan bahwa kegagalan keamanan, kebijakan perang, dan persoalan pertanggungjawaban pejabat tidak dapat diselesaikan tanpa perubahan kepemimpinan.
Pemilihan umum pada Selasa (27/10) menjadi penentu apakah Netanyahu dapat mempertahankan kekuasaannya atau harus menghadapi pemerintahan baru. Hasil jajak pendapat menjelang pemilu menunjukkan persaingan ketat dan belum ada blok politik yang dipastikan mampu meraih mayoritas kursi parlemen. (hanoum/arrahmah.id)