DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad asy Syaraa menegaskan bahwa pencarian orang hilang merupakan tanggung jawab negara setelah bertemu dengan keluarga para korban di Istana Rakyat, Damaskus, pada Rabu (2/9/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah Suriah mengungkap nasib ribuan orang yang hilang selama bertahun-tahun konflik, penahanan, dan dugaan penghilangan paksa di negara itu.
Dilansir SANA (3/9), Asy Syaraa hadir didampingi istrinya, Latifa al-Droubi, dalam pertemuan tersebut. Kepala Komisi Nasional untuk Orang Hilang, Mohammad Reda Jalkhi, turut hadir. Mereka mendengarkan kesaksian keluarga mengenai anggota keluarga yang hingga kini belum diketahui keberadaan maupun nasibnya. Pemerintah Suriah menyatakan akan terus melakukan pencarian dan mendukung kerja lembaga nasional yang menangani persoalan tersebut.
“Perkara kalian bukan masalah sekunder bagi kami dan bukan pula masalah publisitas. Ini adalah kewajiban yang kami pikul di pundak kami, dan, insyaallah, kami mengerjakannya dengan penuh ketulusan,” kata Ahmad asy Syaraa kepada keluarga orang hilang.
Ia juga mengatakan pemerintah melakukan segala upaya untuk menangani persoalan tersebut dan meminta keluarga terus menyampaikan suara mereka agar pemerintah memahami besarnya penderitaan yang mereka alami.
Asy Syaraa mengatakan perang telah berdampak terhadap setiap keluarga Suriah, tetapi keluarga orang hilang menghadapi penderitaan khusus karena hidup dalam ketidakpastian.
Menurutnya, mengetahui nasib seorang anggota keluarga, apa pun hasilnya, lebih mudah daripada terus tidak mengetahui keberadaan orang yang dicintai. Ia juga menceritakan bahwa ibunya pernah menunggu selama tujuh tahun sebelum akhirnya dapat bertemu kembali dengannya.
Dalam pertemuan itu, sejumlah ibu menceritakan pengalaman mereka. Salah seorang perempuan mengatakan suaminya telah hilang selama 14 tahun tujuh bulan 27 hari. Perempuan lainnya mengaku kehilangan banyak anggota keluarga dan mengatakan sebagian besar dari mereka menghilang setelah ditahan. Ada pula keluarga yang masih mencari sembilan anaknya dan mempertahankan harapan bahwa setidaknya salah satu dari mereka masih hidup.
Pernyataan Asy Syaraa muncul hanya beberapa hari setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi secara konsensus resolusi yang diajukan Suriah untuk menetapkan 19 Desember sebagai Hari Internasional untuk Menghormati Perempuan yang Mencari Orang Hilang. Resolusi tersebut memberikan pengakuan internasional terhadap peran perempuan yang selama bertahun-tahun mencari anggota keluarga mereka yang hilang serta menuntut hak untuk mengetahui kebenaran.
Perwakilan Tetap Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, mengatakan perempuan Suriah menghadapi salah satu krisis orang hilang paling berat dalam sejarah modern. Resolusi tersebut merupakan inisiatif pertama yang diajukan Suriah kepada Majelis Umum PBB sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Persoalan tersebut masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi proses keadilan transisional Suriah. Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SNHR) menyatakan pada akhir Agustus 2026 bahwa sedikitnya 177.021 orang, termasuk 4.536 anak-anak dan 8.984 perempuan, masih tercatat sebagai orang yang mengalami penghilangan paksa di Suriah sejak Maret 2011. Angka tersebut merupakan data yang diklaim dan didokumentasikan SNHR, bukan angka resmi pemerintah Suriah. (hanoum/arrahmah.id)