GAZA (Arrahmah.id) - Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan mengalami kebuntuan dalam menjalankan misinya. Alih-alih membawa stabilitas, lembaga ini dinilai gagal memperbaiki kondisi hidup warga di Jalur Gaza serta gagal menjauhkan mereka dari ancaman kelaparan dan penyakit.
Dewan ini diresmikan oleh Trump pada 22 Januari 2026 dalam sebuah upacara mewah di Davos, Swiss. Salah satu syarat kontroversial untuk keanggotaan tetap dewan ini adalah kewajiban membayar USD 1 miliar ke dana khusus di bawah pengawasan Trump. Jika tidak dipenuhi, status keanggotaan akan gugur setelah tiga tahun
Sejumlah pengamat menilai lembaga ini hanya menjadi alat politik dan ekonomi. Ahmad al-Tantani, seorang analis politik, menyebut Dewan Perdamaian telah berubah menjadi kerangka formal yang justru menjadi pelindung bagi berlanjutnya agresi militer 'Israel' di Gaza.
Senada dengan hal tersebut, Profesor Hubungan Internasional Universitas Qatar, Ahmed Jamil Azm, menyoroti kegagalan bantuan kemanusiaan. Meski kesepakatan awal mewajibkan masuknya 600 truk bantuan per hari, faktanya saat ini tidak lebih dari 200 truk yang berhasil masuk ke Gaza.
"Dewan ini ingin mengubah Gaza menjadi proyek investasi tanpa melibatkan warga Gaza. Itulah mengapa mereka mengumumkannya di Davos, bukan di Gaza," ujar Azm.
Ancaman Perang Susulan
Laporan dari media AS, Politico, menyebutkan bahwa Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu telah bertemu dengan Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, dan Duta Besar AS Mike Huckabee. Mereka sepakat untuk mengevaluasi kinerja dewan dan menargetkan perbaikan pada Oktober mendatang.
Namun, ketegangan justru meningkat. The Times of Israel mengungkapkan adanya surat peringatan dari Mladenov kepada pihak Palestina. Dalam surat tersebut, Mladenov memperingatkan bahwa penolakan Hamas untuk melucuti senjata dapat memicu kembali perang skala penuh. Ia juga menyatakan bahwa 'Israel' tidak dapat menjamin penghentian serangan atau kelancaran bantuan jika syarat tersebut tidak dipenuhi.
Peneliti studi strategis, Kenneth Katzman, berpendapat bahwa keengganan investor masuk ke Gaza disebabkan oleh masih berkuasanya Hamas. Menurutnya, selama Hamas tidak meletakkan senjata, iklim investasi tidak akan pernah kondusif.
Pernyataan ini dibantah oleh Ahmad al-Tantani yang menegaskan bahwa Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapan untuk menyerahkan kekuasaan administratif dan menghubungkan isu persenjataan dengan proses politik yang jelas.
Hingga saat ini, kondisi di Jalur Gaza tetap kritis dengan bayang-bayang kegagalan gencatan senjata dan laporan bahwa Tel Aviv tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan operasi militer besar-besaran. (zarahamala/arrahmah.id)