KAIRO (Arrahmah.com) - Pada peringatan kesepuluh pemberontakan Mesir, Kampanye Melawan Perdagangan Senjata (CAAT) telah meminta pemerintah Inggris untuk mengakhiri penjualan senjata dan dukungan untuk rezim Mesir.
Dalam pernyataannya, kelompok itu mengatakan mereka menganggap rezim militer Mesir bertanggung jawab atas pembantaian para pengunjuk rasa dan menyiksa para pembangkang, lapor New Arab, dikutip MEMO, Selasa (26/1/2021).
Sejak pemberontakan 18 hari yang menggulingkan diktator lama Hosni Mubarak, pemerintah Inggris telah melisensikan senjata senilai £ 218 juta ($ 297.6 juta) ke Mesir dan menjadikannya sebagai "pasar inti" untuk penjualan senjata.
Namun, pelanggaran hak asasi manusia berada pada titik tertinggi sepanjang masa di Mesir di mana para penentang rezim dihilangkan secara paksa, disiksa secara sistematis, dan ditolak perawatan medis.
Sejak Menteri Pertahanan menjadi Presiden Abdel Fattah Al-Sisi naik ke tampuk kekuasaan, tentara Mesir telah berperang melawan teror di Provinsi Sinai Utara yang telah menyaksikan anak-anak menghilang, rumah-rumah rata dengan tanah dan ribuan orang menghilang secara paksa dari rumah mereka.
Tentara juga secara paksa dan kasar membubarkan protes paling brutal selama aksi duduk Rabaa ketika mereka membunuh sekitar 1.000 pengunjuk rasa pada Agustus 2013 dengan tank dan penembak jitu.
Menyusul pembantaian ini, Inggris menangguhkan lisensi senjata ke Mesir tetapi memulihkannya dua bulan kemudian dalam apa yang menjadi sasaran kritik besar oleh kelompok hak asasi manusia.
UE menempatkan embargo senjata di Mesir tetapi dinilai lemah karena sepenuhnya bersifat sukarela. (Althaf/arrahmah.com)