WASHINGTON (Arrahmah.id) - Pertanyaan klasik kembali mencuat: apakah intelijen membentuk kebijakan, atau justru kebijakan mengabaikan intelijen? Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, laporan analisis dari Royal United Services Institute (RUSI) membuka tabir hubungan rumit dan penuh ketegangan antara komunitas intelijen Amerika Serikat dan pengambil keputusan di Gedung Putih.
Laporan tersebut mengungkap jurang dalam antara “keunggulan informasi” dan “kerasnya sikap politik” dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Meski intelijen memainkan peran dominan dalam konflik, pengaruhnya terhadap keputusan strategis justru sangat terbatas.
Selama bertahun-tahun, badan intelijen Amerika Serikat dan 'Israel' disebut telah membangun dominasi informasi terhadap Iran melalui jaringan sumber manusia dan teknologi canggih. Keunggulan ini mencapai puncaknya dalam operasi besar yang dikenal sebagai “epic rage”, yang memungkinkan pelacakan lokasi Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, hingga berujung pada operasi penargetan bersama puluhan pejabat militer dan intelijen lainnya.
Operasi tersebut diikuti serangkaian serangan lanjutan dan misi penyelamatan, mengulang pola keberhasilan operasi-operasi sebelumnya, termasuk serangan teknologi seperti “pager” pada 2025 dan pembunuhan tokoh penting kawasan, Hassan Nasrallah.
Namun, laporan tersebut menegaskan sebuah paradoks: miliaran dolar dihabiskan untuk mengumpulkan intelijen demi memberi “keunggulan keputusan”, tetapi pada akhirnya keputusan tetap ditentukan oleh preferensi politik, tekanan domestik, serta persepsi pribadi pemimpin.
Peringatan CIA yang Tak Digubris
Beberapa pekan sebelum serangan militer dimulai, CIA telah memperingatkan bahwa jika Ali Khamenei disingkirkan, besar kemungkinan ia akan digantikan oleh figur yang lebih keras, khususnya dari kalangan Garda Revolusi Iran (IRGC).
Namun, penilaian ini tidak disampaikan sebagai kepastian, melainkan sebagai salah satu kemungkinan. Bahkan ketika rencana Israel untuk menggulingkan rezim Iran diajukan, para pejabat intelijen Amerika menilainya sebagai sesuatu yang “tidak realistis”.
Direktur CIA saat itu, John Ratcliffe, bahkan disebut menggambarkan opsi perubahan rezim sebagai “lelucon”.
Di sisi lain, pemerintahan Trump dinilai terjebak dalam “bias optimisme”. Keberhasilan operasi sebelumnya terhadap Nicolas Maduro memperkuat keyakinan bahwa strategi “pemenggalan kepala” kekuasaan dapat menghasilkan kemenangan cepat di Iran.
Namun komunitas intelijen justru menunjukkan sikap pesimistis. Analisis yang beredar secara konsisten menyatakan bahwa rezim Iran tidak berada dalam ancaman serius dan tetap memiliki kendali atas masyarakatnya. Bahkan sebagian analis menilai sistem tersebut semakin solid pascakonflik.
Contoh lain terlihat dalam pernyataan Menteri Pertahanan Pete Hegseth terkait kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz. Pernyataan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan penilaian intelijen yang lebih berhati-hati.
Laporan juga mengungkap bahwa Iran masih mampu mengoperasikan hingga 70 persen peluncur rudal mobilnya, serta secara aktif berupaya memulihkan fasilitas yang sebelumnya dihantam serangan.
Keputusan Berdasarkan Intuisi
Donald Trump disebut lebih mengandalkan intuisi pribadi serta lingkaran kecil penasihat yang loyal dibanding laporan intelijen profesional. Ketidakpercayaan terhadap pihak di luar lingkaran tersebut membuat banyak analisis penting diabaikan.
Dalam kesaksian di Kongres pada Maret lalu, para pejabat intelijen berusaha menyampaikan penilaian tanpa secara langsung bertentangan dengan presiden. Situasi ini mencerminkan tekanan besar dalam proses penyampaian informasi di internal pemerintahan.
Akibatnya, sejumlah keputusan strategis dinilai keliru, termasuk tidak dikerahkannya sistem pertahanan THAAD di kawasan Teluk, kurangnya perhatian terhadap ancaman kapal kecil Garda Revolusi di jalur vital, serta hubungan yang tidak konsisten dengan sekutu Eropa.
Kondisi ini membuat banyak kebijakan militer dan diplomatik berjalan tanpa arah yang jelas, bahkan terkesan reaktif. Pemerintah AS disebut terkejut dengan respons Iran, padahal skenario tersebut telah diprediksi sebelumnya oleh intelijen.
Kebocoran dan Fakta yang Disembunyikan
Kebocoran laporan pada Juni 2025 mengungkap bahwa serangan terhadap Iran hanya memperlambat program nuklirnya dalam hitungan bulan, bukan tahun seperti yang diklaim secara publik.
Direktur Badan Intelijen Pertahanan bahkan dicopot dari jabatannya setelah menyampaikan analisis yang bertentangan dengan narasi resmi pemerintah.
Laporan intelijen juga menegaskan bahwa Iran tidak akan memiliki rudal balistik antarbenua sebelum 2035 dan belum berada di ambang kepemilikan senjata nuklir. Namun fakta ini tidak disampaikan secara terbuka oleh para pejabat.
Sementara itu, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard dilaporkan tidak terlibat aktif dalam diskusi penting, baik karena perbedaan pandangan maupun faktor politik internal.
Intelijen Kuat, Tapi Tak Digunakan
Pada akhirnya, laporan ini menyimpulkan bahwa keunggulan intelijen tidak cukup tanpa kebijaksanaan dalam memanfaatkannya. Informasi yang akurat bisa menjadi tidak berarti ketika diabaikan oleh pengambil keputusan.
Ketegangan antara intelijen dan kebijakan politik, ditambah kebocoran informasi yang terus terjadi, berpotensi merusak efektivitas keamanan nasional Amerika Serikat dalam jangka panjang.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam konflik besar, bukan hanya kekuatan militer yang menentukan arah, tetapi juga sejauh mana informasi digunakan secara bijak—atau justru diabaikan.
(Samirmusa/arrahmah.id)