JAKARTA (Arrahmah.id) - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Mardani Ali Sera menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah terlibat dalam proyek pemerintah selama menjadi oposisi di era pemerintahan Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Mardani saat menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tidak mempermasalahkan latar belakang partai politik di balik pemenang tender proyek pemerintah.
Menurut Mardani, proyek dan tender pemerintah seharusnya dijalankan secara profesional tanpa campur tangan kepentingan politik.
“Baiknya semua proyek dilakukan secara profesional,” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Ia juga mengatakan entitas politik sebaiknya tidak ikut cawe-cawe dalam proses pembangunan karena bisa mempersulit fungsi pengawasan dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi.
“Entitas politik sebaiknya tidak cawe-cawe pada proses pembangunan. Keterlibatan entitas politik dalam proyek bisa mempersulit prinsip pengawasan dan pemberian sanksi wan prestasi,” katanya.
Meski begitu, Mardani justru mengapresiasi keterbukaan Prabowo yang secara terang-terangan membicarakan praktik di balik proyek dan tender politik.
“Bravo pada Presiden yang berani membuka proses di balik tabir,” tambahnya.
Mardani lalu menegaskan bahwa PKS memilih menjaga posisi sebagai oposisi yang fokus pada pengawasan, bukan ikut menikmati proyek pemerintah.
“PKS tidak terlibat dalam proyek. PKS ingin ada profesionalisme dan merit system dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pidato rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo mengungkap bahwa dirinya pernah memberi arahan kepada para menteri agar tidak mempersoalkan latar belakang politik pihak yang memenangi tender proyek.
Prabowo bahkan mengaku mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri yang menurutnya pernah membantu dirinya di bidang ekonomi saat tidak berada dalam kekuasaan.
“Kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang ikuti contoh beliau,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang demokrasi.
Menurutnya, keberadaan oposisi tetap penting agar pemerintah memiliki pengawas dan kritik yang sehat di parlemen.
“Setiap pemimpin harus mau dikritik,” ujar Prabowo.
(ameera/arrahmah.id)