JAKARTA (Arrahmah.id) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima pengajuan perlindungan saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga Rabu (11/11/2026), total terdapat delapan orang yang mengajukan permohonan perlindungan.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, mengatakan jumlah pemohon bertambah dua orang dari sebelumnya enam saksi yang lebih dahulu diajukan oleh Polri.
"Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam," kata Wawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kedelapan orang tersebut hingga kini masih berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Polri telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi kepada LPSK. Permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan oleh lembaga tersebut.
Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan proses penelaahan permohonan perlindungan telah berlangsung sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan masing-masing pemohon.
LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum kasus tersebut.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Dengan bertambahnya jumlah pemohon menjadi delapan orang, LPSK kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan perlindungan para saksi dapat dinilai secara menyeluruh.
Meski demikian, permohonan perlindungan tersebut masih dalam tahap penelaahan. Artinya, belum dapat dipastikan bahwa seluruh pemohon telah resmi memperoleh status sebagai saksi terlindungi dari LPSK.
(ameera/arrahmah.id)