Fenomena downgrade akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Yusuf Wibisono, Ekonom sekaligus Direktur Next Policy pun menilai fenomena tersebut menunjukkan jika masyarakat kelas menengah lebih memilih menurunkan standar hidup, dari merek, tempat tinggal, hingga pola konsumsi, demi bisa bertahan. Artinya mereka lebih memilih fungsi dari pada gengsi untuk menghemat pengeluaran juga.
Yusuf juga mengatakan, dalam tujuh tahun terakhir, kelas menengah justru semakin rapuh. Data menunjukkan penduduk kelas menengah menurun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sebaliknya, penduduk kelas ekonomi yang rapuh atau rentan miskin semakin mendominasi piramida ekonomi, dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Fenomena tekanan finansial pun bergeser. Kalau dulu banyak istilah makan tabungan atau mantab, sekarang lebih banyak yang makan dari utang atau maut. (Megapolitan.Kompas.com, 30/9/2026)
Hidup Sederhana atau Tekanan Ekonomi?
Jika dicermati lebih dalam, tren downgrade ini bukan sekadar pilihan untuk hidup hemat. Akan tetapi ada sebuah alarm tekanan ekonomi masyarakat yang memaksa mereka. Karena jika seseorang menurunkan kualitas hidupnya dengan sengaja, disebabkan biaya kebutuhan yang semakin mahal, sementara pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang-barang tersebut, ini mengindikasikan adanya masalah.
Apalagi dalam sistem hari ini yakni kapitalisme terutama sistem ekonominya. Sistem ini mendorong masyarakat untuk mengejar gaya hidup mewah dan mengedepankan gengsi. Standar kebahagiaan diukur dari seberapa banyak ia memiliki barang-barang bermerek atau branded juga seberapa tinggi gaya hidup mereka agar dapat terlihat keren di masyarakat. Padahal, sebenarnya mereka tidak mampu secara ekonomi.
Tak hanya itu, sistem kapitalisme juga melahirkan kemiskinan struktural. Yakni kemiskinan yang dipengaruhi struktur atau sistem ekonomi dan kebijakan yang membuat rakyat sulit untuk keluar dari kemiskinan. Mereka miskin bukan selalu karena malas bekerja, tetapi kesempatan kerja yang terbatas dan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan kata lain, downgrade ini juga merupakan dampak langsung dari kebijakan yang begitu menekan rakyat. Seperti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan perpajakan yang semakin membebani rakyat, hingga gelombang PHK yang semakin menambah sulitnya ekonomi rakyat.
Ditambah lagi dengan politik ekonomi kapitalisme sekulernya, yang menghasilkan krisis finansial dan ancaman kemiskinan semakin meluas. Karena dalam sistem ini negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi hajat hidup rakyat kepada mekanisme pasar dan korporasi. Akibatnya, kekayaan hanya berputar di kalangan pemilik modal atau orang kaya saja. Sementara rakyat harus berjuang sekuat tenaga demi bertahan hidup, dan downgrade menjadi bukti bahwa kelas menengah pun terancam kemiskinan.
Negara yang seharusnya bertanggung jawab dalam urusan ini, justru lebih mendukung para korporat, menjadi regulator yang melancarkan bisnis mereka, sementara urusan rakyat dipinggirkan, tidak menjadi prioritas. Kebutuhan dasar rakyat yang seharusnya dijamin negara, hari ini diserahkan kepada individu rakyat, sehingga ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan mereka, solusinya adalah berhutang, baik online maupun paylater, yang justru semakin menjerat rakyat. Alhasil, kemiskinan bukannya berkurang dalam sistem kapitalisme ini, malah semakin bertambah.
Islam Menjamin Kesejahteraan
Sebagai agama sempurna yang diturunkan Allah Swt., Islam memiliki solusi yang komprehensif dalam mengatasi masalah ekonomi. Islam memandang kebutuhan rakyat sebagai prioritas, tidak mengutamakan gaya hidup apalagi hanya sekadar memenuhi keinginan. Islam mengajarkan prinsip hidup zuhud dan qanaah, yakni hidup sederhana, tidak berlebihan, dan senantiasa merasa cukup terhadap apapun yang Allah berikan. Karena standar kemuliaan pada seorang muslim bukanlah gaya hidup dan gengsi akan tetapi ketakwaan. Dengan prinsip seperti ini seseorang akan membelanjakan hartanya sesuai kebutuhan bukan untuk dipamerkan.
Dari sisi negara, tersedianya lapangan kerja akan menjadi prioritas utama dalam rangka menjamin kebutuhan dasar rakyat secara tidak langsung. Dengan bekerja maka mereka para penanggung nafkah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Rasulullah saw. pernah meminta kepada laki-laki anshar yang membutuhkan bantuan untuk membeli kapak. Kemudian dengan kapak tersebut Rasul memerintahkannya untuk mencari kayu dan menjualnya serta dilarang menemuinya selama lima belas hari. Setelah lima belas hari laki-laki itu datang kembali dengan membawa hasil pekerjaannya. Dengan hasil kerjanya maka laki-laki anshar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Selain itu, negara dengan sistem pemerintahan Islam juga tidak akan membebani rakyat dengan aneka ragam pajak yang memberatkan. Karena negara sendiri yang akan mengelola sumber-sumber kekayaan alam milik umum, yang hasilnya nanti akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dari sini juga akan terbuka luas lapangan pekerjaan untuk rakyat, sehingga tidak perlu menarik pajak. Pajak hanya akan dipungut dalam kondisi ketika kas baitumal kosong, itu pun hanya kepada orang kaya saja yang dipungut.
Sistem Islam juga menjamin kebutuhan dasar rakyat secara langsung, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan jaminan seperti ini, rakyat tidak akan tertekan secara finansial dan tidak pula terjadi downgrade. Karena semua kebutuhan tadi diberikan oleh negara secara cuma-cuma dan berkualitas, tidak ada perbedaan kaya atau miskin. Semua harus mendapatkan hal yang sama. Di sinilah peran negara benar-benar hadir sebagai raa'in (pengurus rakyat) untuk melayani rakyat, bukan sebagai regulator sebagaimana dalam kapitalis. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya: "Imam/khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat), dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas pengurusannya." (HR. al-Bukhari)
Demikianlah, negara dalam Islam sangat memahami fungsinya sebagai pengurus yang melayani rakyat tanpa memandang kaya atau miskin. Hanya saja, mekanisme tersebut baru dapat berjalan ketika syariat Islam diterapkan secara kafah (menyeluruh). Karena hanya dengan syariat Islam kesejahteraan hakiki dapat terwujud dan tidak akan ada lagi fenomena downgrade seperti saat ini.
Wallahu a'lam bis shawwab.