YERUSALEM (Arrahmah.id) - Pemerintah 'Israel' dilaporkan telah mengalokasikan anggaran sebesar $730 juta atau sekitar Rp11,5 triliun untuk memperkuat direktorat diplomasi publik nasionalnya, yang dikenal sebagai Hasbara. Langkah ini dilakukan di tengah krisis reputasi global yang mendalam akibat operasi militer di Jalur Gaza serta meningkatnya isolasi diplomatik di tingkat internasional.
Berdasarkan anggaran nasional yang disahkan pada Maret lalu, angka $730 juta ini menunjukkan eskalasi tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mengalokasikan $150 juta. Jumlah tersebut juga tercatat melonjak hingga 20 kali lipat jika dibandingkan dengan tingkat anggaran sebelum tahun 2023, yang mencerminkan ekspansi masif dalam upaya pesan yang didanai negara.
Pihak otoritas 'Israel' mengeklaim bahwa investasi besar-besaran ini bertujuan untuk "memperbaiki posisi internasional" negara tersebut. Namun, para pengamat menilai langkah ini merupakan respons atas gelombang kritik global terhadap serangan militer 'Israel' yang telah menewaskan dan melukai lebih dari 250.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.
Selain peningkatan anggaran, pemerintah 'Israel' juga telah memperluas infrastruktur penyebaran pesannya secara signifikan. Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar memimpin pembentukan unit-unit baru yang difokuskan pada pengendalian narasi internasional dan komunikasi strategis.
'Israel' menggelontorkan $50 juta untuk iklan media sosial di berbagai platform utama dan menyisihkan sekitar $40 juta untuk menjamu delegasi asing, termasuk politisi, tokoh agama, hingga pemengaruh (influencer). Telah dibentuk ruang perang media"terpusat yang memantau liputan global terhadap 'Israel' secara real-time setiap harinya.
'Israel' menandatangani kontrak bulanan senilai $1,5 juta dengan perusahaan yang berafiliasi dengan mantan ahli strategi kampanye Trump, Brad Parscale, guna menyebarkan konten melalui alat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
Langkah ini dilakukan di tengah penurunan dukungan publik yang signifikan di Amerika Serikat, sekutu terdekat 'Israel'. Survei Pew Research Center yang diterbitkan pada April menunjukkan bahwa 60 persen warga Amerika kini memiliki pandangan negatif terhadap 'Israel', sementara tingkat dukungan turun menjadi 37 persen.
Penurunan ini terjadi di hampir semua kelompok demografis, termasuk di kalangan pemilih Partai Republik muda dan kelompok Yahudi Amerika sendiri.
Di tingkat hukum internasional, 'Israel' saat ini menghadapi proses genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih terikat surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)