YERUSALEM (Arrahmah.id) - Jaksa Agung 'Israel' menolak permintaan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, David Zini, untuk memeriksa empat tokoh politik Arab Palestina terkait dugaan campur tangan asing dalam pemilu parlemen. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Golan menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya melakukan kudeta demi mempertahankan kekuasaan.
Perkembangan ini terjadi setelah pemilu pada 27 Oktober yang membuat blok politik Netanyahu gagal memperoleh mayoritas di parlemen. Partai Likud dan sekutunya kemudian melancarkan kampanye yang mempersoalkan pelaksanaan pemungutan suara di komunitas Arab Palestina.
Menurut laporan sejumlah media 'Israel' yang dikutip Quds News Network (QNN), Zini meminta izin untuk memeriksa empat tokoh politik, yakni pemimpin Partai Ra'am Mansour Abbas, pemimpin Gerakan Arab untuk Perubahan Ahmad Tibi, pemimpin Majelis Demokratik Nasional Sami Abu Shehadeh, serta anggota parlemen Ayman Odeh.
Namun, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak memberikan izin karena bukti yang tersedia dinilai tidak cukup untuk membenarkan pemeriksaan tersebut.
Permintaan itu muncul ketika tuduhan campur tangan asing semakin diarahkan pada partisipasi politik warga Arab Palestina. Dalam pemilu tersebut, partai-partai Arab berhasil memperoleh 19 kursi di Knesset atau parlemen 'Israel' yang baru terpilih.
QNN melaporkan, Zini berupaya mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai persoalan keamanan. Langkah itu akan memungkinkan penyidik menggunakan kewenangan yang lebih luas, termasuk penyadapan, pengumpulan data komunikasi, serta pembatasan akses tersangka kepada pengacara.
Namun, Baharav-Miara juga menolak pendekatan tersebut karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membenarkan penggunaan kewenangan khusus itu.
Menurut laporan yang sama, Shin Bet juga belum menyerahkan dokumen dan bahan yang diperlukan kepada tim investigasi gabungan yang bekerja bersama kepolisian.
Tuduhan Partai Likud mencakup dugaan campur tangan Qatar serta pembagian uang dan kupon bahan bakar untuk memengaruhi pemilih Arab Palestina. Qatar membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari kampanye disinformasi.
Posisi Zini juga menjadi sorotan karena ia ditunjuk Netanyahu untuk memimpin Shin Bet pada Mei 2025. Pengangkatannya disetujui pemerintah pada September tahun yang sama, tetapi menuai keberatan hukum dan politik terkait potensi konflik kepentingan serta penyelidikan badan tersebut terhadap orang-orang dekat Netanyahu.
Sementara itu, Komite Pemilihan Umum Pusat 'Israel' menyatakan tidak menemukan pelanggaran yang memengaruhi integritas pemungutan suara maupun mengubah hasil pemilu. Kesimpulan tersebut disampaikan setelah komite meninjau pengaduan dan hasil penghitungan dari 9.069 kotak suara.
Komite menyatakan hasil pemilu mencerminkan pilihan para pemilih. Ketua komite, Hakim Noam Sohlberg, juga mengatakan bahwa ditemukannya dugaan campur tangan asing sekalipun tidak serta-merta membatalkan hasil pemilu secara keseluruhan.
Temuan tersebut muncul di tengah tuduhan oposisi bahwa Netanyahu dan Partai Likud berupaya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu setelah blok mereka kehilangan mayoritas.
Pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, memperingatkan agar badan-badan keamanan tidak dijadikan alat dalam konflik politik. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut merupakan "pelayan negara, bukan raja".
Daftar Gabungan (Joint List) juga menolak upaya menjadikan partisipasi politik warga Arab Palestina sebagai persoalan keamanan. Mereka menegaskan tidak akan membiarkan pilihan politik para pemilih diperlakukan sebagai ancaman keamanan.
Pada Rabu (4/11/2026), pemimpin Partai Demokrat, Yair Golan, menuduh Netanyahu menolak menerima hasil pemilu dan berusaha mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara.
"Netanyahu kalah. Dia menolak mengakui hasilnya dan berusaha melakukan kudeta serta merebut kekuasaan dengan paksa," tulis Golan di platform X, sebagaimana dilaporkan Anadolu.
Golan menuduh kepolisian telah menangkap sejumlah aktivis politik tanpa surat perintah. Ia juga mengatakan Shin Bet berupaya memeriksa sejumlah pejabat tinggi terpilih tanpa menyertakan bukti.
Menurutnya, tindakan tersebut dan penolakan pemerintahan yang akan berakhir untuk mengakui hasil pemilu merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan.
"Setiap menit tambahan ketika pemerintahan yang akan berakhir tetap menguasai pusat-pusat kekuasaan merupakan ancaman bagi demokrasi Israel," ujarnya.
Golan mendesak partai-partai oposisi mempercepat pembentukan pemerintahan baru dan mencegah lembaga negara digunakan untuk kepentingan politik.
Ia juga menyampaikan pesan kepada para pimpinan kepolisian, Shin Bet, dan Mossad.
"Kalian harus setia kepada hukum dan Negara 'Israel', bukan kepada seorang perdana menteri, bukan kepada sebuah partai, dan bukan kepada kepentingan politik mana pun," katanya. (zarahamala/arrahmah.id)