WASHINGTON (Arrahmah.id) - Kemenangan besar Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/11/2026) menyisakan satu pertanyaan penting: apakah Presiden Donald Trump kini semakin kecil atau justru semakin besar kemungkinannya untuk kembali melancarkan perang terhadap Iran setelah agenda pemilu berakhir?
Menjelang pemilu, AS tampak berada di ambang peluncuran serangan baru berskala besar terhadap Iran. Keluarga para diplomat AS telah dievakuasi dari kawasan tersebut, sementara tambahan aset militer Washington berdatangan ke Timur Tengah. Sejumlah pemimpin Arab juga mengeluarkan peringatan samar mengenai kemungkinan pecahnya konflik baru yang dahsyat.
Namun, serangan yang diperkirakan sejumlah diplomat dan analis akan terjadi sekitar hari pemungutan suara itu tidak pernah terlaksana.
Sebaliknya, setelah Partai Republik mengalami kekalahan telak dari Demokrat, sejumlah politikus Republik justru menyalahkan perang Iran, bahkan hubungan AS dengan 'Israel', sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kekalahan mereka.
Pada Rabu (4/11), Trump mengakui bahwa perang Iran dan tingginya harga bahan bakar akibat konflik tersebut merupakan salah satu penyebab kekalahan bersejarah partainya.
“Sebagian besar memang benar,” kata Trump ketika menanggapi anggapan bahwa perang Iran dan kenaikan harga bahan bakar telah memengaruhi hasil pemilu.
Wakil Presiden JD Vance menyampaikan penilaian yang lebih tegas. “Alasan kami kalah adalah perang itu. Presiden sendiri mengatakan demikian tadi malam,” ujarnya pada Rabu (4/11). Vance juga menyinggung hubungan pemerintahan Trump dengan 'Israel' sebagai salah satu faktor yang membuat Republik mengalami kekalahan besar.
Putra sulung Trump, Donald Trump Jr., turut menyatakan dukungan terhadap analisis Vance melalui unggahan di platform X. Sejumlah orang yang mengetahui dinamika internal Gedung Putih menggambarkan Trump Jr. sebagai pendukung kuat kebijakan nonintervensi yang menentang perang AS terhadap Iran.
Penurunan harga minyak sebesar sembilan persen pada Rabu (4/11) mencerminkan perubahan ekspektasi pasar setelah hasil pemilu diumumkan.
Merissa Khurma, pendiri sekaligus CEO Amena Strategies, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa hasil pemilu dapat mendorong lingkaran dalam Trump dan Kongres untuk membatasi langkah presiden agar tidak kembali melanjutkan perang.
“Semua ini bergantung pada bagaimana anggota terpilih di DPR dan Senat bekerja sama untuk memastikan perubahan arah kebijakan terhadap Iran, serta apa yang disampaikan para penasihat kepada Trump,” kata Khurma, yang juga merupakan peneliti nonresiden di Baker Institute, Rice University.
Meski demikian, sejumlah faktor membuat kemungkinan Trump kembali menyerang Iran tidak bisa dikesampingkan.
Trump sebelumnya berulang kali membanggakan kekuasaannya menggunakan hak veto terhadap keputusan Kongres. Dalam wawancara dengan Politico pada Selasa (3/11), ia mengatakan tidak ingin hanya “duduk selama dua tahun dan memveto segala hal”.
Sebagai presiden berusia 80 tahun yang tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Trump juga mungkin merasa tidak lagi terlalu terikat oleh pertimbangan politik elektoral.
Secara konstitusional, kewenangan untuk menyatakan perang berada di tangan Kongres. Namun, presiden AS terakhir yang meminta persetujuan Kongres untuk menggunakan kekuatan militer adalah George W. Bush pada 2001 dan 2002.
Meski begitu, para analis menilai skala kemenangan Demokrat dapat membatasi ruang gerak Trump. Dengan 54 kursi di Senat dan 237 kursi di DPR, Demokrat memiliki jumlah anggota yang cukup untuk menjalankan kewenangan pemanggilan saksi dan penyelidikan terhadap pemerintahan.
“Sulit memprediksi apa yang akan dilakukan Trump. Namun, penting untuk melihat bagaimana Demokrat bekerja sama dengan anggota Republik yang bersedia mencegah eskalasi lebih lanjut,” ujar Khurma.
Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, pada Rabu (4/11) menempatkan perang Iran sebagai salah satu agenda utama partainya.
“Kita akan mengakhiri perang ini,” kata Schumer.
Ia mengatakan sejumlah anggota Republik telah bergabung dengan Demokrat untuk mendorong penghentian perang. Schumer juga mengingatkan bahwa para pendiri AS memberikan Kongres kewenangan mengatur anggaran sebagai salah satu cara untuk membatasi presiden yang melancarkan perang tanpa persetujuan rakyat Amerika.
Trump Dinilai Punya Ruang untuk Kembali Menyerang
Di tengah pernyataan politik tersebut dan penurunan harga minyak, pengerahan aset militer AS ke Timur Tengah justru menunjukkan bahwa kemungkinan eskalasi masih terbuka.
Saat ini, AS memiliki dua kelompok tempur kapal induk dan sebuah kapal serbu amfibi di Laut Arab. Kelompok tempur kapal induk ketiga juga sedang menuju kawasan tersebut.
Sementara itu, para pemimpin Iran tampak menyambut kemunduran politik Trump. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menulis di platform X bahwa rakyat Iran telah memberikan kekalahan strategis kepada Trump di medan perang, di Selat Hormuz, serta dalam politik Washington.
Meski mengakui perang Iran turut menyebabkan kekalahan partainya, Trump tidak menunjukkan penyesalan atas keputusan melancarkan perang tersebut pada awal tahun ini.
“Saya bisa katakan bahwa terkait perang itu, saya tidak akan melakukan sesuatu yang berbeda,” ujarnya.
Sejumlah pakar menilai Trump justru dapat merasa lebih leluasa melanjutkan serangan karena tidak lagi menghadapi tekanan pemilu dalam waktu dekat.
“Jika ada perubahan, Trump sekarang justru memiliki ruang untuk melancarkan serangan berikutnya,” kata Alan Eyre, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang kini bekerja di Middle East Institute.
Menurut Eyre, Kongres baru akan mulai bekerja pada Januari. Bahkan setelah itu, ia meragukan seberapa besar kemampuan Kongres untuk benar-benar membatasi kewenangan presiden dalam mengambil keputusan militer.
“Jadi, menurut saya, hasil pemilu ini tidak banyak mengubah keadaan,” ujarnya. (zarahamala/arrahmah.id)