KAIRO (Arrahmah.id) — Pemerintah Mesir dilaporkan mendeportasi puluhan aktivis yang berencana mengikuti konvoi kemanusiaan dengan tujuan melawan blokade ‘Israel’ di Jalur Gaza. Aksi Global March to Gaza yang sedianya dimulai pada Ahad (15/6/2025) besok bertujuan untuk menekan pihak-pihak terkait agar membuka blokade Gaza yang digempur Israel sejak Oktober 2023.
Seorang pejabat Mesir menyatakan, seperti dilansir Al Jazeera (12/6), pemerintah setempat telah mendeportasi lebih dari 30 aktivis di hotel dan Bandara Internasional Kairo. Pejabat itu menyebut para aktivis dideportasi karena “tidak mengantongi izin yang diperlukan.”
Pemerintah Mesir secara terbuka menentang blokade ‘Israel’ di Gaza dan mendesak gencatan senjata segera. Namun, Kairo juga getol membungkam pembangkang dan aktivis yang mengkritik hubungan ekonomi dan politik Mesir-Israel.
Hubungan tersebut merupakan isu sensitif di Mesir karena pemerintah tetap menjaga hubungan dengan Israel kendati publik secara luas bersimpati dengan masyarakat Palestina.
Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan peserta Global March to Gaza harus mengantongi izin terlebih dulu. Pihak kementerian juga mengaku menerima “banyak sekali permintaan” akses menuju perbatasan Mesir-Gaza.
“Mesir berhak melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, termasuk meregulasi keluar-masuk dan pergerakan individu di wilayahnya, khususnya di daerah perbatasan yang sensitif,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir dikutip Associated Press (11/6).
Aktivis dan advokat yang berencana mengikuti Global March to Gaza mengatakan, pemerintah Mesir memulai proses razia dan deportasi pada Rabu (11/6) tanpa mengungkapkan alasan secara eksplisit.
Advokat asal Aljazair, Fatima Rouibi menyebut tiga koleganya ditahan di bandara pada Rabu (11/6) sebelum dideportasi sehari kemudian. Sedangkan aktivis Tunisia yang tinggal di Jerman, Bilal Nieh mengaku dirinya turut dideportasi bersama tujuh rekannya asal Afrika Utara yang juga memegang paspor Eropa.
Bilal Nieh menulis di media sosial bahwa pemerintah Mesir “tidak menyampaikan alasan atau dokumen yang menyatakan alasan deportasi.”
Penyelenggara Global March to Gaza melaporkan setidaknya 170 peserta ditahan atau dihambat saat berada di Kairo. Penyelenggara mengaku telah mengikuti protokol yang ditetapkan pemerintah Mesir dan mendesak Kairo mengizinkan akses masuk.
“Kami bersedia memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan otoritas Mesir untuk memastikan longmars ini bisa berlanjut dengan damai sampai perbatasan Rafah seperti yang direncanakan,” demikian pernyataan penyelenggara. (hanoum/arrahmah.id)
