YERUSALEM (Arrahmah.id) - Pengadilan 'Israel' menolak permohonan pemeriksaan medis independen terhadap dokter Palestina yang ditahan, Hussam Abu Safiya, mantan Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara. Penolakan itu dilakukan meski terdapat sejumlah indikasi masalah kesehatan yang dinilai mengkhawatirkan.
Di saat yang sama, pengadilan juga menolak membebaskan 14 dokter Palestina asal Jalur Gaza yang ditahan tanpa dakwaan maupun proses persidangan.
Asosiasi Dokter untuk Hak Asasi Manusia (Physicians for Human Rights–Israel/PHRI), organisasi hak asasi manusia 'Israel', dalam pernyataannya pada Rabu mengatakan Pengadilan Distrik Lod menolak permohonan agar Abu Safiya menjalani pemeriksaan langsung oleh dokter independen serta memperoleh pendapat medis kedua (second opinion).
Abu Safiya ditangkap militer 'Israel' pada 27 Desember 2024, saat pasukan menyerbu Rumah Sakit Kamal Adwan. Penangkapan itu berlangsung di tengah perang genosida yang dilancarkan 'Israel' terhadap Jalur Gaza sejak Oktober 2023 dan telah menghancurkan sebagian besar fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
Hingga kini, Abu Safiya ditahan tanpa dakwaan maupun persidangan berdasarkan Undang-Undang Pejuang Ilegal (Unlawful Combatants Law). Aturan tersebut memungkinkan penahanan tanpa batas waktu berdasarkan berkas intelijen dan bukti rahasia yang diklaim pihak berwenang.
PHRI menyebut dokter independen asal 'Israel', Amit Tirosh, spesialis penyakit dalam dan endokrinologi, telah menyusun pendapat medis setelah mempelajari berkas kesehatan Abu Safiya yang disimpan oleh Dinas Penjara 'Israel'.
Dalam penilaiannya, Tirosh menemukan sejumlah indikasi masalah kesehatan yang mengkhawatirkan dan belum ditindaklanjuti melalui pemeriksaan maupun pemantauan medis yang memadai. Namun, pengadilan tidak mengizinkannya memeriksa Abu Safiya secara langsung.
Asosiasi tersebut juga mengungkapkan bahwa Abu Safiya sebelumnya memberi tahu pengacaranya bahwa dirinya mengalami pemukulan oleh petugas penjara. Sementara itu, catatan medis tidak menjelaskan penyebab luka-luka yang dialaminya, meski dokumen Dinas Penjara mencatat adanya memar di sekitar mata kirinya.
Tirosh menilai kondisi yang tercatat dalam berkas medis tidak sesuai dengan kesimpulan pengadilan yang menyebut Abu Safiya tidak memiliki masalah kesehatan selain tekanan darah tinggi. Karena itu, ia menegaskan perlunya pemeriksaan medis lanjutan.
PHRI mengungkapkan bahwa keputusan pengadilan menolak pemeriksaan medis independen tersebut didasarkan pada sejumlah klaim otoritas 'Israel'. Sebagian klaim itu disampaikan dalam persidangan tertutup dan berkaitan dengan hubungan internasional Abu Safiya serta dugaan pengaruhnya terhadap tahanan lain.
Asosiasi itu juga menyebut kampanye internasional yang menuntut pembebasan Abu Safiya turut dicantumkan sebagai salah satu alasan penolakan permohonan pemeriksaan medis.
Menurut PHRI, Abu Safiya pernah ditempatkan dalam tahanan isolasi sejak Juni 2026. Saat ini, ia ditahan bersama hanya satu tahanan lain dan tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan tahanan lainnya.
PHRI menegaskan bahwa memperoleh pendapat medis kedua merupakan hak yang dijamin hukum 'Israel' dan peraturan Dinas Penjara. Hak tersebut, menurut mereka, tidak boleh dikaitkan dengan popularitas seorang tahanan ataupun tuduhan keamanan yang diarahkan kepadanya.
Dalam perkembangan terkait, Mahkamah Agung 'Israel' juga menolak permohonan pembebasan 14 dokter Palestina asal Gaza. Mereka terdiri atas sejumlah direktur rumah sakit dan dokter spesialis yang ditahan tanpa dakwaan maupun proses persidangan.
PHRI menyatakan pengadilan menolak dua petisi yang diajukan terkait para dokter Palestina tersebut. Sebagian dari mereka bahkan telah mendekam di penjara selama lebih dari dua tahun, sementara sektor kesehatan Gaza tengah menghadapi kekurangan tenaga medis yang sangat parah.
Menurut organisasi hak asasi manusia Palestina dan 'Israel', sekitar 9.350 tahanan Palestina saat ini mendekam di penjara-penjara 'Israel'. Jumlah tersebut mencakup 350 anak-anak dan 90 perempuan.
Mereka dilaporkan mengalami penyiksaan, kelaparan, serta pengabaian layanan medis yang telah menyebabkan puluhan tahanan meninggal dunia.
Pelanggaran terhadap tahanan Palestina semakin meningkat sejak 'Israel' memulai perang genosida di Gaza. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 175.000 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak. (zarahamala/arrahmah.id)