KAIRO (Arrahmah.id) -- Pengadilan Pidana Kairo memasukkan 35 organisasi Muslim di Eropa dan 36 orang ke daftar teroris Mesir selama lima tahun, menurut keputusan yang terbit di Lembaran Resmi Mesir pada Selasa (10/11/2026). Daftar itu memuat Dewan Muslim Eropa, Muslims de France, dan Asosiasi Muslim Inggris. Keputusan itu memicu tudingan bahwa Presiden Abdel Fattah al-Sisi memperluas pembungkaman perbedaan pendapat politik hingga ke luar negeri.
Dilansir The New Arab (11/11/2026), keputusan itu dikeluarkan pengadilan di Kairo dan diterbitkan dalam Lembaran Resmi. Menurut Masrawy dan Al-Youm Al-Sabea, keputusan diambil dalam Perkara No. 11108 Tahun 2026 Keamanan Negara Tertinggi oleh Pengadilan Pidana Kairo tingkat pertama Sirkuit Kedua di kawasan Badr, dan tercantum dalam edisi No. 250 Lembaran Resmi.
Daftar itu mencakup lembaga keagamaan dan pendidikan, seperti Dewan Eropa untuk Fatwa dan Riset, Dewan Imam Eropa, Dewan Eropa untuk Keluarga Muslim, Dewan Eropa untuk Al-Qur’an, Dewan Eropa untuk Perempuan Muslim, Forum Islam Eropa untuk Mahasiswa, dan Institut Eropa untuk Ilmu Kemanusiaan. Organisasi Islam di Jerman, Swedia, Italia, dan Swiss juga masuk.
Di antara 36 individu terdaftar adalah aktivis politik Inggris-Irak Anas al-Tikriti, pendiri dan CEO Cordoba Foundation. Daftar itu juga memuat nama Ibrahim Farouk al-Zayat, Abdel Aziz Mohammed Abdel Aziz Ibrahim yang dikenal sebagai Hamza Kirkmaz, Hussein Mohammed Hallawa, dan Wissam al-Bardawil, menurut Shafaqna.
Al-Tikriti mengatakan kepada The New Arab ia tidak menerima penjelasan atau bukti atas penetapan tersebut. Ia menyatakan namanya muncul di lembaran resmi tanpa ada yang menghubunginya. Menurutnya, penentangannya terhadap pemerintahan otoriter, termasuk pemerintahan Mesir yang didukung militer, kemungkinan menjadi alasan.
Keputusan ini terbit sehari setelah Mesir menetapkan Ikhwanul Muslimin secara permanen dalam daftar teroris, menggantikan serangkaian penetapan berjangka. Waktunya juga berdekatan dengan resolusi Parlemen Eropa pada 8 Oktober yang menyerukan langkah lebih tegas terhadap organisasi yang diduga terkait Ikhwanul Muslimin. Resolusi yang digagas Partai Rakyat Eropa itu disahkan dengan 381 suara setuju, 167 menolak, dan 15 abstain. Resolusi tidak mengikat, dan Dewan Muslim Eropa disebut secara khusus di dalamnya.
Al-Tikriti menyebut waktu penetapan itu penting dan mengaitkannya dengan kemenangan politisi Muslim di Amerika Serikat, seperti Abdul El-Sayed di Michigan dan Zohran Mamdani di New York. Ia berpendapat pemerintah Mesir dan sejumlah pemerintah Arab menilai pengaruh politik komunitas Muslim di Barat, terutama penentangan mereka terhadap ‘Israel’ dan pemerintahan otoriter di Timur Tengah, sebagai ancaman.
Menurut hukum Mesir, penetapan itu melarang bergabung dengan entitas yang dianggap terkait Ikhwanul Muslimin, mengajak ke sana, mempromosikannya, atau mengibarkan simbolnya, menurut Sabq. Penetapan Mesir tidak otomatis membuat organisasi tersebut ilegal di Inggris atau Eropa, karena daftar teroris di sana tunduk pada prosedur hukum terpisah.
Al-Tikriti memperingatkan organisasi di bidang pendidikan, hak perempuan, layanan kesehatan mental, dan kegiatan komunitas lain bisa menghadapi pembatasan akibat tuduhan keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin. Ia menyatakan tuduhan semacam itu sebelumnya telah menimbulkan hambatan perjalanan dan layanan perbankan. (hanoum/arrahmah.id)