YOGYAKARTA (Arrahmah.id) – Diskusi bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" yang digelar di kawasan Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam, berakhir ricuh setelah mendapat penolakan dari ratusan mahasiswa.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah sebagai narasumber, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Sebelum situasi memanas, kegiatan berlangsung sebagaimana agenda yang telah disusun. Para narasumber secara bergantian menyampaikan pandangan mereka mengenai Pancasila, pembangunan, serta berbagai tantangan kebangsaan di hadapan peserta diskusi yang hadir.
Namun suasana berubah ketika ratusan mahasiswa mendatangi lokasi acara. Mereka menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan forum tersebut di lingkungan kampus. Ketegangan yang meningkat membuat diskusi tidak dapat dilanjutkan hingga selesai sesuai rencana.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang yang berpihak kepada rakyat dan bukan tempat legitimasi bagi pihak-pihak yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Penjilat memang tidak layak dapat tempat di kampus rakyat. Dialog sesudah kezaliman terjadi itu bukan diskusi, tetapi sosialisasi," kata Tiyo, Selasa (16/6/2026), dikutip dari Beritasatu.com
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian mahasiswa terhadap pemerintah yang dinilai lebih sering hadir untuk menyampaikan narasi sepihak setelah berbagai kebijakan menuai kritik publik.
Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyayangkan berakhirnya diskusi yang sedianya dimaksudkan sebagai ruang pertukaran gagasan antara pemerintah dengan civitas academica.
Menurut Nusron, kehadirannya bersama para pejabat lain dilakukan secara resmi dengan dukungan panitia serta telah mengantongi perizinan dari pihak kampus.
"Kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri untuk memang siap untuk di-bully, siap dicaci maki di hadapan siapa pun karena itulah konsekuensi daripada jabatan," ujarnya.
Nusron menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan siap berdialog mengenai berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Namun, kesempatan tersebut tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya akibat aksi penolakan yang terjadi di lokasi acara.
Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan mengenai fungsi kampus sebagai ruang dialog yang terbuka. Di satu sisi, mahasiswa menilai kampus harus tetap kritis dan menjaga keberpihakannya kepada masyarakat.
Di sisi lain, sebagian pihak berpandangan bahwa kampus juga perlu menyediakan ruang diskusi bagi semua pihak, termasuk pemerintah, agar pertukaran gagasan dapat berlangsung secara langsung.
Ricuhnya diskusi di UGM tersebut menjadi potret masih tingginya tensi hubungan antara kelompok mahasiswa dan pemerintah di tengah berbagai isu kebijakan publik yang belakangan menuai sorotan.
Meski berbeda pandangan, kedua belah pihak sama-sama mengakui pentingnya ruang dialog dalam kehidupan demokrasi.
Tantangannya adalah bagaimana ruang tersebut dapat berjalan secara setara, aman, dan benar-benar memberi kesempatan bagi kritik serta jawaban untuk disampaikan secara terbuka.
(ameera/arrahmah.id)