JAKARTA (Arrahmah.id) - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Kholid, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ali Khamenei, yang terjadi di tengah meningkatnya eskalasi militer di Teheran, Iran.
“Atas nama Partai Keadilan Sejahtera, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Ayatullah Ali Khamenei. Beliau adalah pemimpin negara yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya,” ujar Kholid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Dalam pernyataannya, Kholid juga mengecam keras setiap bentuk operasi militer terhadap negara berdaulat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, termasuk pemimpin negara.
Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi memperluas konflik kawasan, mengganggu stabilitas global, serta menambah penderitaan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.
Ia menegaskan bahwa prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi merupakan fondasi utama dalam hukum internasional.
Pelanggaran terhadap prinsip tersebut, kata dia, dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara dan merusak tatanan global yang berbasis aturan.
“Prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi merupakan fondasi utama hukum internasional. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam tata hubungan antarnegara dan merusak tatanan global yang berbasis aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, PKS mendorong Pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mengambil peran konstruktif dalam mendorong de-eskalasi konflik, dialog antarnegara, serta penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur diplomasi.
Kholid juga menyerukan agar pemerintah mengajak semua pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri dan menghindari eskalasi militer yang lebih luas.
Menurutnya, langkah diplomasi dan komunikasi internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan.
PKS memandang bahwa dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah memiliki implikasi besar terhadap stabilitas energi, keamanan global, serta ketahanan ekonomi dunia.
Oleh karena itu, pendekatan dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, serta peran aktif komunitas global dinilai sangat dibutuhkan guna mencegah konflik berkepanjangan.
“Menjaga stabilitas dan perdamaian dunia adalah mandat konstitusional bangsa Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutup Kholid.
(ameera/arrahmah.id)