HASAKAH (Arrahmah.id) -- Kementerian Dalam Negeri Suriah pada Rabu (21/1/2026) mengumumkan bahwa penjara SDF khususnya kamp penampungan Al-Hol dan fasilitas penjara yang menahan anggota serta keluarga kelompok militan Islamic State (ISIS) kini ditetapkan sebagai “zona keamanan terbatas”. Warga sipil dilarang mendekati area tersebut dalam upaya memperketat pengamanan pascaperalihan kendali dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Dalam pernyataan resminya, seperti dilansir Anadolu Agency (21/1/2026), kementerian mengatakan bahwa pasukan keamanan sedang melakukan pencarian terhadap tahanan ISIS yang masih buron dan mengumpulkan data untuk mengendalikan situasi keamanan di kamp Al-Hol dan pusat penahanan lainnya yang baru diambil alih dari SDF.
“Wilayah ini saat ini sedang diamankan, dan upaya sedang dilakukan untuk mencari sisa tahanan ISIS serta menyelesaikan pengumpulan data yang diperlukan untuk mengendalikan situasi keamanan di kamp Al-Hol dan pusat semacam itu,” bunyi pernyataan itu, yang juga memperingatkan bahwa mendekati area yang dilarang ini bisa dikenai tindakan hukum dan pertanggungjawaban pidana.
Pengumuman tersebut mengikuti masuknya pasukan pemerintah Suriah ke kamp Al-Hol di provinsi Hasakah setelah SDF menarik pasukannya, yang selama ini bertanggung jawab atas administratif dan keamanan kamp yang menampung puluhan ribu orang dengan keterkaitan keluarga dengan ISIS.
Kamp Al-Hol dikenal sebagai salah satu fasilitas terbesar di wilayah timur laut Suriah yang menampung orang-orang yang terkait dengan kelompok ISIS, termasuk perempuan dan anak-anak, dan telah menjadi fokus perhatian internasional terkait masalah keamanan dan kemanusiaan.
Larangan mendekati zona itu mencerminkan kekhawatiran pemerintah Suriah atas potensi kebangkitan kembali sel-sel militan dan ancaman keamanan yang bisa muncul dari kamp dan fasilitas penahanan tersebut, terutama selama masa transisi kendali dan pengawasan.
Pihak berwenang menyatakan bahwa pendekatan tanpa otorisasi terhadap Al-Hol dan penjara di sekitarnya akan dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan mereka akan mengambil langkah hukum terhadap pelanggar demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. (hanoum/arrahmah.id)