JAKARTA (Arrahmah.id) – Gubernur Aceh, Muzakir Manar (Mualem), menolak ajakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk mengelola bersama empat pulau di Aceh yang kini diputuskan untuk menjadi wilayah Sumut.
Penolakan ini disampaikan Mualem usai menggelar rapat khusus membahas polemik tersebut bersama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, pada Jumat malam (13/6/2025) di Pendopo Gubernur Aceh.
BacaJuga
“Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita,” kata Mualem.
Mualem menegaskan bahwa secara bukti dokumen dan historis, keempat pulau tersebut adalah sah milik Aceh.
Oleh karena itu, ia menolak untuk melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan Sumut.
“Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” ujarnya.
Gubernur Mualem juga mengungkapkan rencananya untuk menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat untuk membahas masalah terkait keempat pulau tersebut.
“Ya ke Kemendagri (bahas tindak lanjut), tanggal 18 kalau tidak salah saya. Langkah kita pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administrasi, dan politik,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem menyebutkan akan ada beberapa poin keberatan yang akan disampaikan kepada Kemendagri. Namun, ia tidak menjelaskan secara perinci poin-poin yang dimaksud.
“Poinnya itukan hak kita, bukti dan data hak kita, kemudian secara historis itu hak kita, apalagi? Secara penduduk hak kita, secara geografis juga hak kita, saya rasa seperti itu, itu saja yang kita pertahankan,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution melihat adanya potensi pariwisata di empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut.
Keempat pulau tersebut yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Besar.
“Ya potensi apapun, pasti ada ya, karena secara geografisnya kita melihat, kita lihat pertama dari sektor pariwisatanya pasti bagus,” katanya.
Bobby juga menegaskan rencana Pemprov Sumut untuk mengajak berbagai pihak, termasuk Pemprov Aceh, dalam pengelolaan pulau-pulau tersebut.
“Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan,” jelasnya.
(ameera/arrahmah.id)
