DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menegaskan pemerintahannya berkomitmen mengembangkan sistem gaji dan upah nasional sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi Suriah pascaperang. Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan ekonomi berat, inflasi tinggi, dan turunnya daya beli masyarakat Suriah dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan kantor berita pemerintah Suriah SANA (25/5/2026), Al-Sharaa mengatakan reformasi sistem pengupahan menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperbaiki stabilitas ekonomi negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Al-Sharaa saat menghadiri pertemuan ekonomi dan ketenagakerjaan di Damaskus pekan ini. Ia menekankan bahwa pemerintah Suriah sedang menyiapkan kebijakan baru terkait standar gaji, tunjangan pekerja, dan reformasi administrasi sektor publik.
Ahmad al-Sharaa mengatakan, “Kami bertekad mengembangkan sistem gaji dan upah agar lebih adil dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat.”
Ekonomi Suriah sendiri masih berada dalam kondisi rapuh setelah lebih dari satu dekade perang saudara yang menghancurkan infrastruktur, industri, dan sistem pelayanan publik negara tersebut. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian besar warga Suriah kini hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Bank Dunia juga mencatat inflasi tinggi dan melemahnya nilai tukar pound Suriah telah menyebabkan penurunan drastis daya beli pegawai negeri dan pekerja sektor swasta. Banyak keluarga Suriah kini bergantung pada bantuan kemanusiaan dan remitansi dari luar negeri untuk bertahan hidup.
Dalam pidatonya, Al-Sharaa menyebut reformasi ekonomi tidak hanya fokus pada gaji, tetapi juga pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas nasional. Ia menyatakan, “Pembangunan ekonomi membutuhkan sistem administrasi yang efisien dan tenaga kerja yang terlindungi.”
Sejumlah analis menilai pemerintah Suriah menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan reformasi pengupahan karena keterbatasan anggaran negara, sanksi internasional, dan lemahnya investasi asing. Meski demikian, pemerintah Suriah berharap stabilitas politik yang mulai membaik dapat membantu proses pemulihan ekonomi secara bertahap.
Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya juga memperingatkan bahwa proses pemulihan ekonomi Suriah membutuhkan reformasi struktural jangka panjang serta dukungan internasional yang signifikan. Konflik berkepanjangan disebut telah menyebabkan kerugian ekonomi ratusan miliar dolar bagi negara tersebut.
Pernyataan terbaru Presiden Al-Sharaa dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah Suriah berupaya menunjukkan fokus baru pada isu kesejahteraan rakyat setelah bertahun-tahun negara itu didominasi konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan. (hanoum/arrahmah.id)