DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad Asy Syaraa melakukan perombakan besar dalam struktur keamanan dan intelijen negara dengan menunjuk Abdul Qader Bakri Tahhan sebagai Kepala Dinas Intelijen Umum (General Intelligence Service/GIS) yang baru.
Dilansir Al Jazeera (19/7/2026), penunjukan tersebut diumumkan sebagai bagian dari restrukturisasi lembaga keamanan pasca-transisi politik Suriah, sekaligus menempatkan salah satu tokoh keamanan paling berpengaruh dalam pemerintahan baru di posisi strategis.
Abdul Qader Bakri Tahhan lahir di Aleppo pada 1980. Ia diketahui memiliki latar belakang pendidikan bahasa Arab dengan gelar sarjana dan saat ini masih menempuh studi magister di bidang yang sama.
Selain pendidikan akademik, Tahhan juga merupakan lulusan Akademi Militer di Idlib yang menjadi pusat pelatihan sejumlah tokoh keamanan dan militer pemerintahan baru Suriah.
Penunjukan Tahhan dilakukan di tengah upaya pemerintah Ahmad Asy Syaraa memperkuat kontrol negara terhadap aparat keamanan dan intelijen setelah berakhirnya era Bashar al-Assad.
Al Jazeera melaporkan bahwa perombakan tersebut mencakup sejumlah posisi penting di lembaga keamanan, militer, dan intelijen guna menciptakan struktur komando yang lebih terpusat.
Sebelum menduduki jabatan baru ini, Tahhan memiliki rekam jejak panjang dalam sektor keamanan. Ia pernah menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri, Asisten Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan, serta Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri sebelum lembaga tersebut dilebur ke dalam Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri General Security Service yang menjadi tulang punggung sistem keamanan di wilayah oposisi Suriah selama bertahun-tahun.
Kariernya semakin menonjol ketika dipercaya memimpin Kantor Aleppo di wilayah yang saat itu berada di luar kendali pemerintah Assad. Ia berperan dalam koordinasi keamanan sebelum dan selama operasi militer yang dikenal sebagai “Deterrence of Aggression”.
Selain itu, Tahhan juga pernah bertanggung jawab mengawasi Syrian Salvation Government pada periode 2021–2023, pemerintahan sipil yang beroperasi di wilayah barat laut Suriah sebelum perubahan politik nasional.
Dalam bidang keamanan lapangan, Tahhan pernah menjabat sebagai pejabat keamanan untuk wilayah Jisr al-Shughur dan Harem di pedesaan Idlib. Ia juga menjadi anggota komite pertama yang dibentuk untuk memerangi kelompok militan ISIS pada 2017.
Sebelumnya, ia memimpin sejumlah sektor militer di pedesaan Aleppo dan termasuk tokoh yang mendirikan serta memimpin batalion bersenjata pada awal revolusi Suriah yang pecah pada 2011.
Dalam pidato sebelumnya mengenai reformasi institusi negara, Presiden Asy Syaraa menegaskan pentingnya membangun lembaga keamanan yang melayani kepentingan rakyat dan negara.
“Kami sedang membangun institusi keamanan yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu menjaga stabilitas Suriah pada fase baru ini,” kata Asy Syaraa.
Penunjukan Abdul Qader Bakri Tahhan sebagai Kepala Dinas Intelijen Umum diperkirakan akan memainkan peran penting dalam arah kebijakan keamanan Suriah ke depan.
Dengan pengalaman yang mencakup bidang militer, intelijen, pemerintahan sipil, hingga operasi kontra-terorisme, Tahhan kini menjadi salah satu figur kunci dalam upaya pemerintah Asy Syaraa mengonsolidasikan kekuasaan dan menjaga stabilitas negara yang masih berada dalam masa transisi pascakonflik. (hanoum/arrahmah.id)