Upaya demiliterisasi kembali mencuat, terutama setelah Dewan Perdamaian Dunia, Board of Peace (BoP) mendesak Hamas agar segera menyelesaikan rancangan kesepakatan demiliterisasi Jalur Gaza. New York Times juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat (AS) menginginkan Hamas menyerahkan hampir semua persenjataannya dan menyerahkan peta jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza.
Ini sebenarnya bukan fenomena baru, melainkan pengulangan pola lama yang selalu menempatkan pihak korban dalam posisi yang dipaksa untuk menyerah tanpa syarat. Bagi Zionis sendiri kesepakatan gencatan senjata hanyalah tinta di atas kertas. Karenanya, meskipun kesepakatan dibuat, serangan rudal dan operasi militer tidak berhenti hingga saat ini. Serangan tersebut menyasar pemukiman warga dan sekolah hingga banyak warga Gaza, anak-anak, dan perempuan yang gugur. (Antaranews.com, 7/4/2026)
Langkah BoP untuk demiliterisasi ditolak tegas oleh Hamas. Ia memandang bahwa pelucutan senjata adalah ancaman eksistensial. Senjata bagi Hamas bukan sekadar alat tempur, akan tetapi simbol harga diri dan satu-satunya perisai untuk melindungi rakyat sipil. Selain itu, Hamas juga menuntut dunia internasional untuk bertindak nyata atas berbagai pelanggaran pada kesepakatan gencatan senjata oleh Zionis Yahudi. Sayangnya, dunia internasional masih saja bungkam, tidak memberikan sanksi terhadap penjajah, suara-suara mereka seolah menguap begitu saja.
Pelucutan Senjata, Upaya Barat Membungkam Perlawanan Gaza
Jika dicermati lebih mendalam, BoP sejatinya bukanlah mediator netral yang bersikap objektif. Lembaga semacam ini lebih terlihat sebagai alat perpanjangan tangan atau jebakan kapitalisme global yang condong kepada kepentingan Barat dan memperkuat posisi strategis Zionis Yahudi di Timur Tengah.
Tak hanya itu, pelucutan senjata sesungguhnya adalah upaya Barat (AS) untuk mematikan api perlawanan rakyat Gaza melalui jihad. Sebab, dengan hilangnya kekuatan militer dari rakyat Gaza, Zionis akan lebih mudah untuk melakukan pendudukan di sana, karena salah satu penghalang fisiknya telah hilang. Sebaliknya, rakyat Gaza semakin tak berdaya, selain kehilangan kekuatan fisik juga kepercayaan diri.
Sungguh, makar yang diciptakan Barat begitu terstruktur, pelan tapi mampu menggoyahkan kekuatan maupun mental. Karena pelucutan senjata juga bagian dari perang pemikiran (ghazwul fikr) yang bertujuan untuk mengubah cara pandang umat bahwa perlawanan dengan senjata hanya akan menjadi ancaman bagi mereka, sedangkan pelucutan senjata sekaligus penyerahan diri adalah jalan perdamaian.
Untuk itu, rakyat Gaza maupun umat muslim lainnya jangan sampai terbawa narasi yang menyesatkan buatan Barat. Yakni ketika umat sudah menganggap senjata hanyalah beban, bukan lagi menjadi perisai untuk melindungi rakyat. Jika itu terjadi, maka kemenanganlah bagi ideologi penjajah, dan jebakan kapitalisme global melalui organisasi atau lembaga perdamaian (BoP) berhasil melemahkan pemikiran umat muslim.
Solusi Gaza: Khilafah, Bukan Diplomasi
Permasalahan Gaza Palestina dengan Zionis harus segera menemui titik terang dan kejelasan. Karena selama ini solusi yang ditawarkan melalui meja diplomasi selalu berakhir buntu. Berbagai negosiasi yang disepakati nyatanya hanyalah kebohongan belaka, sebaliknya, justru memperpanjang waktu bagi penjajah untuk semakin kuat menancapkan penjajahan di bumi Palestina. Yang pasti hal tersebut akan menambah panjang derita umat muslim di Gaza.
Solusi satu-satunya saat ini tidak ada yang lain kecuali tegaknya institusi Islam yakni Khilafah, bukan dengan diplomasi. Karena masalah utamanya adalah di mana Palestina adalah tanah kharajiyah, tanah kaum muslimin yang diperoleh melalui peperangan, sehingga sampai kapanpun tidak boleh diambil pihak lain. Sebaliknya harus dibebaskan melalui satu komando kepemimpinan jihad, yang berarti melalui kekuatan militer.
Negara Islam akan menggerakkan kekuatan militer dari seluruh negeri-negeri muslim yang selama ini tersekat nasionalisme, dipersatukan dalam komando seorang khalifah untuk mengusir penjajah Zionis dari Palestina. Sebab, khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai) maka ia akan melindungi rakyatnya yang dijajah sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sebagaimana sabda Rasul saw, yang artinya: "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Al-Bukhari)
Untuk itu perlu adanya dakwah secara massif kepada umat, agar umat tersadarkan akan pentingnya membebaskan saudara mereka di Gaza, bukan mengikuti arahan-arahan Barat yang menyesatkan. Dakwah bukan sembarang dakwah, akan tetapi dakwah jamaah yang bersifat ideologis, yang mampu menyadarkan umat melalui kajian-kajian intensif, memahamkan umat tentang permasalahan Palestina. Bahwa masalah Palestina tidak kunjung selesai karena ketidakhadiran kepemimpinan politik yang berdaulat, yang mampu dan memiliki keberanian untuk melawan penjajah Zionis sekaligus memadamkan hegemoni Barat. Saatnya umat berjuang untuk menyatukan umat di seluruh dunia, dan mewujudkan kepemimpinan global yang akan menerapkan Islam secara kafah (menyeluruh).
Wallahu a'lam bis shawwab.