KUALA LUMPUR (Arrahmah.id) — Pemerintah Malaysia memastikan ketersediaan dan pasokan bahan pangan di dalam negeri berada dalam kondisi aman untuk enam bulan mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, di tengah meningkatnya kekhawatiran global terkait ancaman konflik hingga potensi perang siber yang dapat menargetkan Negeri Jiran.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (2/11/2026), Ahmad Zahid mengimbau agar masyarakat Malaysia tidak panic buying atau menimbun makanan dan barang kebutuhan darurat secara berlebihan.
“Kami tidak melihat perlunya tindakan seperti itu karena ketahanan pangan dan tingkat stok kami mencukupi,” ujar Ahmad Zahid usai menghadiri acara Malaysia-China Cooperation Meeting on Investment Trade and Economic Empowerment, sebagaimana dikutip dari The Star.
Minta Warga Tidak Panic Buying
Ahmad Zahid menegaskan bahwa saat ini Malaysia tidak berada dalam kondisi darurat yang mengharuskan warganya untuk melakukan penimbunan bahan pokok di rumah masing-masing.
“Kami tidak dalam keadaan darurat dan, Insya Allah, kita masih jauh dari situasi seperti itu,” tegasnya.
Pernyataan ini dikeluarkan pemerintah Malaysia merespons dinamika global belakangan ini, di mana beberapa negara Eropa hingga Jepang telah merilis imbauan agar masyarakat mereka menyiapkan persediaan darurat seperti makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok untuk jangka waktu tiga hari hingga satu pekan.
Imbauan di berbagai negara tersebut dipicu oleh maraknya ancaman global, mulai dari potensi konflik bersenjata, cuaca ekstrem, risiko pemadaman listrik skala besar, hingga serangan siber.
PM Anwar Ibrahim Peringatkan Risiko Perang Siber
Meski pasokan pangan dipastikan aman, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap remeh berbagai potensi ancaman keamanan yang ada, khususnya yang berbasis digital.
Pada Selasa (3/11/2026), PM Anwar menyebutkan bahwa perkembangan pesat di sektor digital menjadikan Malaysia berisiko tinggi menjadi target serangan siber.
Pesatnya infrastruktur digital di Kuala Lumpur dapat menempatkan negara tersebut dalam posisi rentan jika tidak diimbangi dengan kewaspadaan serta sistem pertahanan siber yang kuat.
(ameera/arrahmah.id)