ADEN (Arrahmah.id) - Menteri Dalam Negeri Yaman Ibrahim Haidan menuding Iran dan Hizbullah Lebanon terlibat langsung dalam pengelolaan sebagian operasi militer kelompok Ansarallah (Houtsi) melalui 21 pakar militer yang disebut berada di wilayah kekuasaan kelompok tersebut.
Menurut Haidan, para pakar itu terdiri atas 14 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan tujuh personel Hizbullah Lebanon. Mereka disebut bertugas merencanakan operasi militer, mengembangkan rudal balistik dan pesawat nirawak (drone), serta mengoordinasikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.
Dalam keterangan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Yaman pada Selasa (3/11/2026), Haidan mengatakan para pakar tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Sanaa, Hodeidah, Saada, Hajjah, Amran, dan kawasan Al-Khokha.
Tugas mereka, menurut Haidan, mencakup pengelolaan ruang operasi militer, sistem komando dan kendali, pengembangan rudal balistik dan drone, pengoperasian sistem pengawasan, komunikasi dan perang elektronik, serta pengamanan jalur pasokan dan penyelundupan komponen militer.
Berdasarkan daftar yang dipublikasikan kementerian tersebut, Abdolreza Shahlai disebut sebagai salah satu tokoh utama yang mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan operasi militer Houtsi.
Nama lainnya adalah Ali Mohammad Ramazai, yang disebut sebagai duta besar Iran untuk kelompok tersebut, serta Ali Hossein Najati, yang diklaim menjalankan tugas konsultasi strategis dan pengawasan politik serta militer.
Kementerian itu juga menyebut Meitham Fouad Murtadha, yang dikaitkan dengan Hizbullah Lebanon, bertanggung jawab atas pelatihan taktis, ruang operasi gabungan, dan manajemen krisis.
Di Provinsi Saada, empat pakar disebut mengawasi perakitan drone serta pengembangan rudal pintar dan rudal balistik. Sementara itu, di Provinsi Hodeidah terdapat delapan pakar yang menurut kementerian memiliki spesialisasi dalam pengembangan kapal selam mini dan kapal tanpa awak bermuatan bahan peledak.
Kementerian Dalam Negeri Yaman juga menyebut keberadaan seorang pakar perang elektronik di kawasan Al-Khokha, dua pakar di Provinsi Hajjah, dan dua lainnya di Provinsi Amran.
Haidan memperingatkan bahwa aktivitas tersebut mengancam keamanan kawasan, keselamatan pelaut, serta kebebasan navigasi di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab.
Ia mendesak masyarakat internasional menetapkan kelompok Houtsi sebagai organisasi teroris dan menerapkan embargo senjata sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 dan 2624. (zarahamala/arrahmah.id)