GAZA (Arrahmah.id) - Empat tentara dari unit intelijen militer 'Israel' mengungkap bahwa serangan udara terhadap bangunan tempat tinggal warga Palestina di Gaza dilakukan tanpa evakuasi penduduk, meskipun militer telah memperkirakan ratusan warga sipil berpotensi menjadi korban.
Kesaksian tersebut dipublikasikan surat kabar 'Israel', Haaretz. Mereka mengungkap perubahan aturan penargetan militer yang memperlonggar pembatasan penggunaan senjata berat dan meningkatkan toleransi terhadap jatuhnya korban sipil. Laporan itu menyebut tingginya jumlah korban bukan semata-mata akibat kesalahan intelijen atau kegagalan operasi, melainkan juga berkaitan dengan kebijakan memperluas daya hancur serangan.
Salah satu kasus yang diungkap adalah serangan udara pada 31 Oktober 2023 terhadap kompleks permukiman di kamp pengungsi Jabalia, Gaza utara. Target yang disebut militer 'Israel' adalah Ibrahim Biari, komandan batalion Hamas yang diyakini berada di sebuah terowongan di bawah bangunan permukiman.
Seorang tentara, sebut saja D mengatakan intelijen mengetahui Biari berada di bawah bangunan besar, tetapi tidak mengetahui secara pasti bangunan mana yang menjadi lokasinya.
Menurut kesaksiannya, militer kemudian memutuskan menghancurkan bangunan-bangunan di atas terowongan tersebut tanpa terlebih dahulu mengevakuasi penghuninya. Keputusan itu diambil agar Biari tidak sempat melarikan diri.
Tentara lain (A) mengaku terlibat dalam operasi tersebut, mengatakan tim penargetan mengetahui potensi jatuhnya korban sipil sangat tinggi.
“Dalam perkiraan intelijen militer mengenai dampak terhadap warga sipil, jumlahnya diperkirakan 250 hingga 300 orang. Karena itu, keputusan tersebut diajukan untuk mendapat persetujuan langsung dari kepala staf,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah serangan berlangsung, mereka mengetahui jumlah korban tewas diperkirakan mencapai sekitar 250 orang. Militer 'Israel' sendiri menyatakan kerusakan yang terjadi melampaui perkiraan awal mereka.
Kesaksian para tentara itu juga menggambarkan perubahan aturan operasi militer sejak awal perang pada Oktober 2023. Menurut mereka, kriteria penargetan dilonggarkan di tengah upaya militer mengatasi kegagalan intelijen dalam mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Tentara A mengatakan unitnya pada awal perang hanya memiliki sedikit informasi mengenai Hamas dan sayap militernya di lapangan. Mereka harus mulai mengidentifikasi lokasi anggota dan personel Hamas hampir dari nol.
Ia menyebut terjadi perubahan besar dalam penerapan prinsip proporsionalitas, penggunaan senjata berat, dan kebijakan mengenai kematian warga sipil yang dikategorikan sebagai dampak sampingan atau collateral damage.
Sementara itu, tentara B yang bertugas di unit pesawat nirawak mengatakan, dalam kondisi tertentu, serangan yang diperkirakan dapat melukai hingga 20 orang nonkombatan tidak memerlukan persetujuan pejabat senior di luar tim penargetan.
Menurut laporan Haaretz, perubahan tersebut mencerminkan pendekatan perang yang memungkinkan sasaran militer dengan tingkat kepentingan relatif terbatas tetap dijadikan alasan untuk melancarkan serangan yang berisiko menimbulkan banyak korban sipil.
Serangan terhadap Komandan Hamas Ali Qadi
Kesaksian lain membahas serangan pada 13 Oktober 2023 yang menargetkan komandan Hamas Ali Qadi.
Tentara A mengatakan seorang anggota intelijen Divisi Gaza sebelumnya telah memperingatkan bahwa perilaku Qadi tidak biasa. Namun, peringatan tersebut diabaikan oleh pejabat intelijen divisi.
Beberapa hari setelah perang dimulai, Qadi ditetapkan sebagai target dan rumah tempat ia berada dihantam serangan berat.
Menurut kesaksian tersebut, militer 'Israel' sempat mengumumkan bahwa Qadi gugur. Namun, ia justru menjadi satu-satunya orang yang selamat dari serangan itu, sementara orang-orang lain yang gugur disebut tidak memiliki hubungan dengan sasaran militer yang dituju.
Kesaksian lainnya berkaitan dengan persiapan pasukan 'Israel' memasuki Kota Gaza beberapa bulan setelah operasi darat dimulai pada 27 Oktober 2023.
Tentara C mengatakan unit intelijennya diminta menyiapkan zona masuk bagi pasukan. Sejumlah gedung bertingkat di wilayah tersebut dianggap sebagai ancaman bagi tentara 'Israel'.
Perkiraan intelijen menyebut sekitar 25 persen penduduk masih bertahan di rumah masing-masing.
Ketika anggota unit mempertanyakan jumlah warga yang masih berada di lokasi dan apakah serangan layak dilanjutkan, mereka diberi tahu bahwa penduduk tersebut dianggap sebagai sasaran bagi pasukan darat.
Tentara C mengaku tidak memahami bagaimana jumlah warga sipil sebanyak itu dapat diperlakukan demikian. Menurutnya, pasukan sebenarnya masih memiliki waktu untuk menunda serangan, tetapi pemboman tetap dilakukan tanpa evakuasi menyeluruh.
Kesaksian ini bertentangan dengan pernyataan berulang pejabat 'Israel', termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menyatakan bahwa militer telah memperingatkan warga Palestina agar meninggalkan wilayah sebelum serangan dilancarkan.
Organisasi 'Israel' Desak Pertanggungjawaban Komandan
Nadav Weiman, direktur eksekutif organisasi 'Israel' Breaking the Silence yang mendokumentasikan kesaksian tentara, mengkritik kebijakan penargetan yang terungkap dalam laporan tersebut.
Ia menilai pembunuhan ratusan warga sipil tidak dapat dibenarkan hanya untuk membunuh seorang komandan batalion. Ia juga mengkritik serangan yang berisiko menewaskan warga sipil demi membunuh personel Hamas dengan peran yang lebih terbatas.
Weiman mendesak agar pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada tentara yang melaksanakan perintah, tetapi juga mencakup para pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut.
Ia meminta para pengambil keputusan bertanggung jawab, alih-alih berusaha menghindari konsekuensi dari kebijakan yang mereka tetapkan.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, lebih dari 74.300 warga Palestina telah gugur dan lebih dari 175.400 lainnya terluka akibat serangan 'Israel' sejak Oktober 2023, berdasarkan angka yang dikutip dalam laporan tersebut.
Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan 'Israel' Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang di Gaza. Surat perintah itu bukan putusan bersalah.
Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) masih menangani gugatan Afrika Selatan yang menuduh 'Israel' melakukan genosida terhadap warga Palestina. Perkara tersebut merupakan proses hukum yang terpisah dari kasus di ICC. (zarahamala/arrahmah.id)