Memuat...

Gejolak Harga BBM Akibat Perang

Oleh Umi LiaMember Akademi Menulis Kreatif
Jumat, 17 April 2026 / 29 Syawal 1447 12:58
Gejolak Harga BBM Akibat Perang
Ilustrasi. (Foto: Bisnis-Eusebio Chrysnamurti)

Perang antara AS dan Israel melawan Iran mempengaruhi harga BBM di dunia termasuk di Indonesia. Karena Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 20% pasokan energi dunia ditutup Iran, hanya kapal-kapal tertentu yang diizinkan melintasinya. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM non subsidi, sementara yang bersubsidi tidak naik. Karena itu di beberapa daerah terjadi antrean panjang di SPBU-SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Masyarakat rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM sebelum naik menjadi lebih mahal.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjamin sampai akhir tahun 2026 BBM bersubsidi tidak akan naik. Meski harga global mengalami kenaikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih bisa menanggungnya dengan mengurangi anggaran yang lain. Penghematan itu dilakukan lewat pemberlakuan WFH (Work From Home) pada hari Jumat di pusat dan daerah, pembatasan penggunaan mobil dinas maksimal 50%, pengurangan perjalanan dinas dalam negeri hingga sebesar 50% dan luar negeri sampai 70%, anjuran WFH untuk swasta dan lain-lain. (bbc.com, 3/4/2026)

Ibarat buah simalakama,  menaikkan BBM pasti akan beresiko, tapi kendati tidak naik pun gejolak BBM tetap akan terjadi, hal ini nampak dari panjangnya antrean di SPBU di beberapa daerah seperti di Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Makasar dan lain-lain. Masyarakat cemas karena perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah akan berakibat kenaikan BBM yang isunya akan naik pada tanggal 1 April. Selain itu BBM non subsidi sudah naik sejak Februari 2026. Sementara jika tidak dinaikkan akan ada defisit APBN yang besar, per 31 Maret pun sudah terjadi defisit sebesar 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terjadi karena belanja negara lebih besar dari pendapatan 31,4% dibanding tahun lalu.

Negeri ini mempunyai tambang minyak, tapi produksinya tidak mencukupi untuk konsumsi sendiri. Sejak tahun 2008 Indonesia keluar dari OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries) atau negara-negara pengekspor minyak. Karena statusnya berubah menjadi net importer (impor minyak lebih besar dari ekspor) dan tidak mampu memenuhi syarat minimum produksi yang ditetapkan. Karena itu, negeri ini sangat tergantung pada pasokan BBM dari luar negeri dan itu menyebabkan harga fluktuatif mengikuti harga internasional.

Keadaan ini sangat ironis mengingat Indonesia memiliki ribuan sumur minyak. Pemerintah kurang berusaha dalam mewujudkan kemandirian energi. Akibatnya perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah, membuat gonjang-ganjing BBM di tengah masyarakat. Rakyat menjadi sulit mendapatkan bensin atau pun menjangkau harganya. Selain itu akan terjadi inflasi yang mempengaruhi biaya kebutuhan pokok lainnya. Warga menengah ke bawah selalu menjadi korban akibat abainya penguasa dalam mengelola urusan umat. Sementara jumlah mereka mayoritas, hanya segelintir saja yang tidak terpengaruh kenaikan BBM.

Inilah kondisi negara yang tidak mandiri dari  sektor ekonominya. Bahkan dalam komoditas strategis (BBM) pun bergantung pasokan negara lain. Sehingga kebijakan politiknya juga tidak bebas, selalu mengikuti negara kampium demokrasi kapitalisme (AS). Tak peduli rakyatnya mayoritas muslim yang saudara seakidahnya digenosida Israel dengan dukungan Amerika. Sistem hidup bernegara yang diterapkan Indonesia benar-benar menyengsarakan rakyat dan mematikan nurani.

Berbeda dengan negara Khilafah yang dasarnya akidah Islam dan menerapkan hukum Allah. Kemandirian BBM akan terwujud dengan sendirinya karena penerapan sistem ekonomi yang sesuai al-Quran dan Sunah. Minyak termasuk salah satu barang milik umum. Keberadaannya melimpah di negeri-negeri muslim dari kawasan Teluk (Maroko) sampai Merauke. Seandainya negara-negara bangsa ini bersatu di bawah naungan Khilafah, khalifah sebagai pemimpin akan mendistribusikannya ke seluruh wilayah secara merata dengan harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Jika ada perusahaan asing yang mengelola kilang minyak di Indonesia misalnya, maka akan diambil alih karena haram harta milik bersama dikelola swasta. Pengelolanya wajib negara dan hasilnya untuk kepentingan seluruh warga. Dengan demikian kebutuhan BBM akan tertutupi oleh produksi dalam negeri sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar.

Dengan kemandirian BBM ini Khilafah akan menjadi negara independen dan bahkan bisa menjadi negara super power. Ekonomi dan politiknya tidak mudah terpengaruh oleh peristiwa apa pun yang terjadi secara global. Di dalam negeri warganya sejahtera karena penerapan politik ekonomi Islam yang memperhatikan rakyat per individu bukan per kapita. Lapangan kerja diciptakan seluas mungkin mulai dari proyek-proyek negara dan yang terpenting adalah iklim usaha yang kondusif karena hanya ada sektor riil dan sistem persanksian yang tegas. Penguasa benar-benar mengurus rakyat dengan penuh tanggung jawab karena itu adalah pesan Rasulullah saw:

"Sesungguhnya imam/khalifah adalah pengurus (raa'in) dan ia adalah penanggung jawab dari apa yang diurusnya." ( HR Bukhari dan Muslim)

Meskipun BBM melimpah tidak perlu impor, cara menggunakannya tetap bijaksana tidak boros sesuai petunjuk al-Quran dan Sunah. Khilafah juga akan melakukan penghematan pada hal-hal yang bisa dan harus dihemat. Sementara untuk pelayanan publik dan kebutuhan jihad tetap dilakukan meskipun jumlahnya menipis. Karena itu negara akan mencari sumber energi alternatif sehingga tidak bergantung pada BBM. Seperti nuklir, batu bara, tenaga matahari dan lain-lain. Itu dilakukan karena demi bisa melayani umat dan menyebarkan ideologi Islam ke seluruh penjuru bumi. Sehingga ekonomi dan politik dalam negeri tidak mudah bergejolak dan bisa mempengaruhi politik dunia. Ini bukan halusinasi tapi sudah dijanjikan Allah Swt. pada orang-orang beriman, bakal terjadi. Semoga Khilafah segera tegak.

Wallahu a'lam bish shawab.

Editor: Hanin Mazaya