Ketika hutan seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi seluruh umat, realitasnya justru menjadi ladang cuan abadi bagi oligarki. Rakyat menghirup asap, oligarki menghirup keuntungan. Rakyat tenggelam oleh banjir, sementara oligarki kebanjiran konsesi. Di sinilah kita sadar, bencana akan terus menjadi musim tahunan rakyat tiada henti.
Pada 28 Oktober 2026, ribuan demonstran membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan perlindungan hutan dan pengadilan bagi perusak lingkungan di Jalan UOB, dekat Bundaran HI, Jakarta. Massa gabungan mahasiswa dan masyarakat beraksi di sejumlah titik Bundaran HI, meneriakkan “revolusi” di depan barikade polisi yang dijaga ratusan personel Brimob.
BEM UI melalui aksi #IndonesiaSadar membawa lima tuntutan, mencakup status bencana nasional, tata kelola lahan, anggaran rakyat, pendidikan, pemberantasan KKN, HAM, dan kebebasan bersuara. (idntimes.com, 28/10/2026)
Spanduk itu bukan sekadar simbol, tapi merangkum tuntutan rasional mahasiswa. Mereka mendesak tiga hal utama: pertama, tetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganan maksimal, kedua, adili korporasi yang bertanggung jawab membakar dan merusak hutan, ketiga, tuntaskan integrasi dan reformasi total tata kelola lahan untuk mencegah konflik agraria dan eksploitasi. (kaltim.tribunnews.com, 29/10/2026)
Oligarki Menjarah, Rakyat Sengsara
Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh segelintir oligarki telah membawa kerusakan lingkungan yang sangat masif dan menyengsarakan rakyat. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia dan penopang hidup rakyat, kini berubah menjadi hamparan sawit dan tambang milik korporasi. Akibatnya, fungsi ekologis hilang, tanah kehilangan daya serap, dan rakyat di bawahnya menanggung derita.
Inilah ironi yang paling menyakitkan. Oligarki menikmati cuan triliunan dari konsesi lahan yang mereka kuasai, sementara rakyat tertimpa bencana berlapis. Di musim hujan, banjir bandang menerjang pemukiman karena hutan gundul tak mampu menahan air. Di musim kemarau, kabut asap karhutla menyelimuti langit, membuat ratusan ribu warga menderita ISPA, ibu hamil sesak napas, dan anak-anak gagal sekolah. Keuntungan diprivatisasi untuk oligarki, kerugian disosialisasikan untuk rakyat.
Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada kebijakan politik ekonomi sistem kapitalisme sekuler. Dalam sistem ini, negara memosisikan diri sebagai pedagang, bukan pengurus rakyat. Hutan dilegalkan untuk dimiliki swasta melalui izin HGU, HPH, dan konsesi jumbo. Regulasi tumpang tindih, tata kelola lahan yang amburadul, dan liberalisasi sumber daya alam menjadi jalan tol bagi oligarki untuk menguasai. Hutan bukan lagi dijaga, tapi dijual.
Maka wajar jika mahasiswa menuntut tiga hal: tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, adili korporasi pembakar hutan, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini sesungguhnya adalah protes terhadap sistem yang menjadikan hutan sebagai komoditas oligarki, bukan amanah untuk kemaslahatan umat.
Hutan Milik Umum
Islam memiliki pandangan yang sangat tegas dan berbeda level. Hutan dalam Islam termasuk harta kepemilikan umum (milkiyah ammah) yang haram diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki. Bahkan, negara pun tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum menjadi milik negara untuk kemudian dijual.
Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dengan rinci dalam kitabnya An-Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam, (hlm. 95-98) bahwa padang rumput, hutan, air, api, dan barang tambang yang melimpah termasuk milik umum. Rasulullah saw. bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadis ini menegaskan, hutan adalah milik bersama umat, bukan milik korporasi.
Karena statusnya milik umum, politik ekonomi Islam mengatur pemanfaatannya hanya untuk kemaslahatan rakyat secara langsung, bukan untuk korporasi. Hasil hutan dikelola negara dan keuntungannya dikembalikan untuk kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tidak ada celah bagi oligarki untuk menguasai jutaan hektare dan menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyat.
Islam juga mewajibkan untuk menjaga alam dan mengharamkan merusaknya. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."
Membakar hutan, menggunduli hutan untuk sawit rakus, adalah bentuk fasad di muka bumi yang diancam dosa besar. Rasulullah saw. melarang hima, yaitu menguasai padang gembala dan hutan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana dilakukan korporasi hari ini.
Inilah fungsi negara yang hakiki. Negara berfungsi sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi seluruh rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Negara wajib menjaga hutan sebagai milik umum, mengawasi dengan hisbah, dan memberi sanksi ta'zir tegas bagi perusak hutan, bukan justru menjadi fasilitator oligarki.
Khatimah
Ketika spanduk "Hutan Bukan Milik Oligarki" itu terbentang, sejatinya sedang mengingatkan kita pada kebenaran yang telah Islam tetapkan 14 abad lalu. Selama hutan dikelola dengan logika kapitalisme, selama itu pula ia akan tetap menjadi milik oligarki dan sumber bencana bagi rakyat. Hanya ketika hutan dikembalikan sebagai milik umum yang dikelola dengan syariat Islam, akan benar-benar menjadi sumber kehidupan, bukan sumber asap dan air mata. Allahu a'lam bis shawwab.