Masyarakat kian menjerit, khususnya para pelaku usaha, dengan adanya kenaikan harga plastik yang hampir mencapai 100-150 persen, kenaikan ini imbas dari ditutupnya selat Hormuz akibat dari serangan AS dan Israel ke Iran. Konflik tersebut mengganggu jalur distribusi nafta dan biji plastik, sehingga memicu kelangkaan pasokan global, dan diperparah oleh ketergantungan tinggi Indonesia pada impor bahan baku petrokimia.
Dengan adanya kenaikan ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah mengimbau kepada masyarakat untuk membawa tas belanja berbahan kain yang dapat digunakan berulangkali saat berbelanja. Selain itu ia juga mendorong pemanfaatan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan akan membawa dampak positif seperti daun pisang, jati, hingga besek yang terbuat dari bambu.
Pemerintah juga harus menyikapi atas kenaikan harga bahan baku plastik dengan mengusulkan penurunan pajak plastik dari 11 persen menjadi 8 persen atau lebih rendah. Hal ini untuk menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Karenakan para UMKM sangat bergantung pada plastik kemasan. (Inilahkoran, 8/4/2026)
Kenaikan harga plastik tentu saja sangat memberatkan bukan hanya bagi para pedagang tetapi pembeli juga. Dengan himbauan untuk memakai bahan ramah lingkungan yang diberikan pemerintah belum menyentuh pada akar persoalan dan belum bisa menjadi solusi. Karena seperti yang telah diketahui bersama bahwa tidak semua jenis barang bisa memakai daun-daunan.
Kenaikan harga plastik seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Ketika plastik mengalami kenaikan maka akan berdampak naiknya harga barang karena naiknya harga kemasan. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pastinya akan mengalami penurunan dan akan mengakibatkan para pengusaha dengan modal terbatas gulung tikar.
Seharusnya bukan hanya sekadar himbauan saja akan tetapi harus mengambil kebijakan tegas seperti menurunkan pajak, membatasi penggunaan plastik sekali pakai kepada toko atau supermarket, edukasi tentang bahayanya sampah plastik dan juga pemerintah harus mampu menyediakan bahan pengganti plastik dalam jumlah yang besar.
Lonjakan kenaikan harga biji plastik secara global yang diiringi dengan lonjakan harga plastik yang kian tinggi, menandakan bahwa negara tidak mandiri secara ekonomi karena masih bergantung pada pasokan negara lain. Padahal Indonesia memiliki kekayaan hasil bumi yang melimpah seperti minyak dan gas, batubara, dan lain lain, bahkan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam terbesar di dunia.
Inilah yang terjadi ketika sumber daya alam dikelola dengan sistem sekuler kapitalis di mana setiap kebijakan selalu mengedepankan asas manfaat. Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola SDA, selalu dijadikan alasan guna memperkuat para pemilik modal untuk mengelolanya. Hal ini berbanding terbalik dengan pengelolaan yang ada dalam sistem Islam. Pemimpinnya sangat amanah dan bertanggung jawab dalam mengurus rakyatnya seperti hadis Rasulullah saw:
“Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari)
Islam memiliki aturan yang jelas dan sangat adil dalam mengelola SDA. Salah satunya sumber energi minyak yang merupakan bahan mentah plastik masuk dalam kepemilikan umum. Sabda Rasulullah: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram. (HR. Ibnu Majah)
Ketika negara mengelola SDA secara syar'i, itu artinya negara tersebut tidak akan tergantung kepada negara lain. Adapun langkah yang diambil oleh negara yang menerapkan syariat Islam sebagai sumber hukum dalam mengelola SDA. Pertama, penguasa muslim tidak akan membiarkan orang kafir menjajah negaranya karena akan mengancam kedaulatannya. Kedua, negara tidak akan menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta atau asing karena akan menjadikan negara Islam tidak bisa mandiri dari segi ekonomi. Ketiga, negara akan mempersiapkan para ahli di bidang SDA untuk mengelola dan manfaanya bisa dirasakan seluruh warga negara. Keempat, negara juga akan memfasilitasi pendukung dengan menyediakan sarana seperti bangunan, laboratorium, alat-alat canggih, alat berat dan lain-lain. Semua yang dilakukan negara guna mengelola bahan mentah yang dihasilkan dari bumi menjadi bahan yang siap untuk digunakan.
Selain itu negara juga akan memberikan keuntungan dari SDA untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga ketika terjadi konflik di luar negeri, pasti tidak akan berimbas apa-apa salah satunya kenaikan bijih plastik. Oleh karena itu untuk mengatasi kenaikan plastik bukan dengan menurunkan pajak, akan tetapi harus menghapus kebijakan sekuler kapitalistik dan menerapkan Islam sebagai sumber hukum dalam sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah. Dengan sistem ini syariat Islam akan mampu menjawab sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Sebab, persoalan global yang hari ini berdampak pada kesejahteraan negeri muslim, bahan pokok melambung, dll akibat tidak adanya kepemimpinan global di bawah komando pemimpin pelaksana syariat.
Wallahu a'lam bissawab.