YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Kolombia resmi membuka kedutaan besarnya untuk 'Israel' di Yerusalem pada Rabu (14/10/2026), sekaligus memulihkan perjanjian perdagangan bebas dengan negara tersebut. Langkah di bawah pemerintahan Presiden baru Abelardo de la Espriella ini menandai perubahan besar kebijakan luar negeri Kolombia setelah pendahulunya, Gustavo Petro, memutus hubungan diplomatik dengan 'Israel' pada 2024 sebagai protes terhadap operasi militer 'Israel' di Jalur Gaza.
Dilansir DW (15/10), peresmian kedutaan dihadiri Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar dan Menteri Luar Negeri 'Israel' Gideon Sa’ar. Dengan pembukaan tersebut, Kolombia menjadi negara ke-10 yang menempatkan kedutaan di Yerusalem, kota yang status kedaulatannya masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Sebagian besar negara tetap menempatkan perwakilan diplomatiknya di Tel Aviv karena menilai status akhir Yerusalem harus ditentukan melalui penyelesaian konflik.
Bula menyebut pembukaan kedutaan sebagai langkah konkret untuk memulihkan hubungan diplomatik yang, menurutnya, seharusnya tidak pernah diputus. Ia menegaskan bahwa 'Israel' merupakan mitra strategis Kolombia. Sa’ar menyambut keputusan tersebut dan menyatakan bahwa kedua negara telah membalikkan banyak dampak negatif kebijakan pemerintahan Petro dalam waktu relatif singkat.
Pemulihan hubungan ekonomi telah dimulai sehari sebelum peresmian kedutaan. Pada 13 Oktober, kedua negara secara resmi memulihkan perjanjian perdagangan bebas melalui pertukaran nota diplomatik. Perjanjian itu sebelumnya dihentikan oleh pemerintahan Petro setelah Kolombia memutus hubungan dengan 'Israel' pada Mei 2024. Pemerintahan baru berharap pemulihan kerja sama tersebut membuka kembali peluang perdagangan dan memperkuat hubungan di bidang keamanan, intelijen, serta keamanan siber.
Perubahan kebijakan ini berakar pada pergantian kepemimpinan di Bogotá. Petro, yang berasal dari kubu kiri, memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024 karena menentang operasi militernya di Gaza. Ia juga menarik duta besar Kolombia dan menutup kedutaan di Tel Aviv. Pemerintahan 'Israel' saat itu mengecam keputusan tersebut, sementara Petro mempertahankan sikapnya dengan menyoroti dampak perang terhadap warga Palestina.
De la Espriella, yang mulai menjabat pada Agustus 2026, mengambil arah berbeda. Presiden baru yang berhaluan kanan itu menjadikan pemulihan hubungan dengan 'Israel' sebagai salah satu prioritas diplomatiknya. Pada Agustus, pemerintahannya juga mengakui klaim kedaulatan 'Israel' atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki 'Israel' sejak perang 1967 dan aneksasinya tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.
Keputusan membuka kedutaan di Yerusalem menuai kecaman dari Otoritas Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut langkah tersebut bertentangan dengan resolusi internasional dan merusak konsensus mengenai status hukum kota itu. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan, sedangkan 'Israel' menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Yerusalem Timur direbut 'Israel' pada perang 1967 dan kemudian dianeksasi, tetapi aneksasi tersebut tidak diakui oleh mayoritas besar komunitas internasional. Karena status kota itu masih dipersengketakan, sebagian besar negara memilih menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv sambil menunggu penyelesaian melalui perundingan Israel-Palestina. (hanoum/arrahmah.id)