BOGOTA (Arrahmah.id) -- Ribuan warga Kolombia turun ke jalan di berbagai kota pada Rabu (14/10/2026), untuk menentang keputusan pemerintah membuka kedutaan besar di Yerusalem Barat dan memulihkan hubungan dengan 'Israel'. Demonstrasi tersebut juga mengecam operasi militer 'Israel' di Gaza serta kebijakan Presiden Abelardo de la Espriella yang dinilai menggeser arah politik luar negeri Kolombia semakin dekat dengan Israel dan Amerika Serikat.
Dilansir TRT World (15/10), di ibu kota Bogotá, mahasiswa, aktivis organisasi sosial, kelompok buruh, dan pendukung Palestina berunjuk rasa sambil membawa bendera Palestina serta spanduk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menilai pembukaan kedutaan di Yerusalem merupakan bentuk dukungan politik kepada 'Israel' di tengah konflik Palestina.
Mantan Presiden Kolombia Gustavo Petro turut bergabung dalam demonstrasi di Bogotá. Petro sebelumnya memutus hubungan diplomatik dengan 'Israel' pada Mei 2024 sebagai bentuk protes terhadap operasi militer 'Israel' di Jalur Gaza. Pemerintahan baru membalikkan kebijakan tersebut setelah de la Espriella mulai menjabat pada Agustus 2026.
Aksi protes berlangsung pada hari yang sama ketika pemerintah Kolombia meresmikan kedutaannya di Yerusalem. Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar menghadiri peresmian bersama Menteri Luar Negeri 'Israel' Gideon Sa’ar. Langkah tersebut menjadikan Kolombia negara ke-10 yang membuka kedutaan di kota yang status kedaulatannya masih dipersengketakan 'Israel' dan Palestina. Sehari sebelumnya, kedua negara juga memulihkan perjanjian perdagangan bebas yang sempat dihentikan setelah hubungan diplomatik mereka diputus pada 2024.
Para demonstran menilai keputusan tersebut mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dan bertentangan dengan posisi diplomatik Kolombia pada masa pemerintahan Petro. Sebagian peserta aksi juga mengkritik kedekatan pemerintahan baru dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka khawatir perubahan kebijakan tersebut akan mengurangi dukungan Kolombia terhadap perjuangan Palestina dan memperkuat pengaruh Washington di kawasan Amerika Latin.
Menurut laporan Al Jazeera, gelombang protes terhadap pemulihan hubungan dengan Israel sebenarnya telah berlangsung sejak 7 Oktober 2026, ketika ratusan orang berunjuk rasa di Bogotá untuk mengecam perang di Gaza dan rencana pembukaan kedutaan di Yerusalem. Demonstrasi pada 14 Oktober memperluas penolakan tersebut, bertepatan dengan peresmian kedutaan dan aksi oposisi terhadap kebijakan pemerintahan de la Espriella.
Keputusan membuka kedutaan di Yerusalem juga menuai kritik dari Palestina dan sejumlah negara Arab. Palestina menyatakan langkah tersebut bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai status kota itu. Arab Saudi dan Yordania turut mengecam keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa status Yerusalem tidak boleh diubah secara sepihak dan bahwa Yerusalem Timur merupakan bagian dari wilayah yang diklaim sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. (hanoum/arrahmah.id)