BAMAKO (Arrahmah.id) – Ketergantungan pemerintah Mali terhadap tentara bayaran Rusia justru memperparah krisis keamanan yang telah lama melanda negara di kawasan Sahel tersebut.
Majalah Foreign Policy melaporkan bahwa alih-alih membawa stabilitas, kehadiran pasukan bayaran Rusia justru memperdalam konflik, memperlebar perpecahan sosial, dan memperkuat kelompok-kelompok bersenjata.
Dalam artikel bersama, akademisi Amerika Christopher Faulkner dan Raphael Parens menilai bahwa gelombang kekerasan terbaru menunjukkan kegagalan nyata dari model keamanan berbasis tentara bayaran yang didukung Moskow.
Pada 25 April 2026, Mali diguncang serangan terkoordinasi yang menargetkan sejumlah kota dan fasilitas militer. Serangan tersebut menewaskan Menteri Pertahanan Sadio Camara, salah satu arsitek utama kerja sama militer dengan Rusia.
Dua kelompok bersenjata, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) dan Front de Libération de l’Azawad, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Para penulis menilai skala dan koordinasi serangan ini sebagai krisis keamanan paling serius sejak pecahnya konflik sipil Mali pada 2012, sekaligus menandai kemunduran tajam situasi keamanan di bawah strategi yang didukung Rusia.
Dari Barat ke Rusia
Setelah bertahun-tahun kecewa terhadap operasi militer Prancis dan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gagal meredam kekerasan, Mali akhirnya beralih ke Rusia.
Pasca kudeta militer tahun 2020 dan 2021 yang mengantarkan Assimi Goïta ke tampuk kekuasaan, pemerintah di Bamako mengusir pasukan Barat dan menggandeng kelompok militer swasta Rusia, Wagner Group.
Rusia menawarkan kemitraan tanpa syarat politik atau tuntutan demokrasi, sesuatu yang menarik bagi junta militer yang ingin memperkuat kekuasaan dan mengurangi pengaruh Barat.
Bukan Lawan Terorisme, Tapi Penjaga Rezim
Namun, laporan tersebut menegaskan bahwa Wagner—yang kemudian digantikan oleh apa yang disebut “Korps Afrika”—tidak dirancang untuk memerangi terorisme secara efektif.
Sebaliknya, kelompok ini berfungsi melindungi rezim berkuasa dan mengamankan kepentingan ekonomi Rusia melalui kekuatan militer dan intimidasi.
Sejak kehadiran Wagner pada 2021, situasi keamanan di Mali justru memburuk. Kelompok bersenjata semakin berkembang, sementara operasi militer Mali-Rusia kerap menimbulkan korban sipil.
Salah satu insiden paling berdarah terjadi di desa Moura pada 2022, di mana sedikitnya 500 warga sipil dilaporkan tewas menurut lembaga hak asasi manusia.
Alih-alih meredam konflik, tindakan keras tersebut justru memicu kemarahan masyarakat lokal dan mendorong lebih banyak orang bergabung dengan kelompok bersenjata.
Keberhasilan Semu dan Ancaman Lebih Luas
Meski pasukan Mali yang didukung Rusia sempat merebut kota Kidal—basis penting pemberontak di utara—serangan terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut rapuh.
Keterbatasan kemampuan intelijen dan operasi pasukan Rusia-Afrika pun semakin terlihat.
Laporan itu juga memperingatkan bahwa krisis Mali berpotensi meluas ke kawasan Sahel, memperparah krisis kemanusiaan dan meningkatkan arus migrasi ilegal menuju Eropa.
Selain itu, ketidakstabilan ini juga mengancam jalur perdagangan penting di Afrika Barat dan Teluk Guinea.
“Taruhan yang Kian Gagal”
Meski menghadapi berbagai kegagalan, Rusia disebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Pemerintah Rusia bahkan menolak bertanggung jawab dan menuding pihak Barat terlibat dalam serangan tanpa bukti jelas.
Para penulis menyimpulkan bahwa pengalaman Mali menimbulkan keraguan besar terhadap efektivitas kerja sama keamanan berbasis tentara bayaran.
“Bertaruh pada tentara bayaran Rusia semakin tampak sebagai pilihan yang gagal,” tulis mereka.
(Samirmusa/arrahmah.id)