JENEWA (Arrahmah.id) – Mantan tahanan Uighur yang selamat dari kamp-kamp interniran Cina memulai unjuk rasa selama seminggu di luar kompleks PBB di Jenewa pada Senin (25/4/2022), berharap dapat bertemu dengan kepala hak asasi manusia PBB dan mendesaknya untuk mengeluarkan laporan yang merinci pelanggaran hak asasi di Xinjiang.
Qelbinur Sidiq, Gulbahar Jelilova, Gulbahar Haitiwaji dan Omir Bekali telah meminta pertemuan dengan Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Dia mengumumkan bulan lalu bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Cina untuk kunjungan pada bulan Mei, termasuk wilayah Cina barat yang bergejolak.
Para wanita Uighur ingin Bachelet merilis laporan hak asasi manusia sebelum dia mengunjungi Cina. Mereka menawarkan diri untuk menemani mantan presiden Chili itu dalam perjalanan tersebut.
“Saya akan dengan senang hati membawa mereka ke kamp dan penjara di Urumqi,” kata Gulbahar Jelilova, merujuk pada ibu kota Xinjiang.
“Jika kita tidak menemani mereka, Cina akan memainkan banyak permainan untuk tidak menunjukkan kepada mereka kenyataan yang sebenarnya. Itu sebabnya kami meminta untuk melakukan perjalanan ini,” terangnya.
Gulbahar Jelilova mengatakan dia bisa menunjukkan kepada tim PBB lokasi di mana orang Uighur dieksekusi dan rumah sakit yang mengambil organ dari tahanan yang mati.
Jelilova mengatakan dia ditahan atas tuduhan “membantu terorisme” saat dalam perjalanan bisnis ke Urumqi dan dimasukkan ke dalam tiga kamp berbeda selama 15 bulan mulai Mei 2017.
Dia kembali ke Kazakhstan pada September 2018, sebagai akibat langsung dari permintaan dua anaknya di Kazakhstan, yang meminta bantuan diplomatik dari pemerintah Kazakh.
Sejak saat itu Jelilova mengungkapkan bahwa dia menyaksikan sejumlah kekejaman di dalam kamp, termasuk penyiksaan dan kematian orang yang tidak bersalah.
Kantor Bachelet telah berada di bawah tekanan dari aktivis hak untuk mengeluarkan laporan yang terlambat tentang pelanggaran hak oleh otoritas Cina yang menargetkan Uighur dan komunitas Turki lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).
Hingga 1,8 juta orang Uighur dan lainnya telah ditahan di jaringan besar kamp interniran yang dioperasikan oleh pemerintah Cina dengan dalih mencegah ekstremisme agama dan terorisme di antara kelompok yang sebagian besar Muslim.
“Kami berharap dia mengungkapkan kebenaran kepada dunia setelah dia kembali,” kata Qelbinur Sidiq (52).
Pemerintah daerah Xinjiang telah menerbitkan pernyataan yang mendiskreditkan Sidiq dan mantan tahanan wanita Uighur lainnya, yang telah bersaksi tentang pelecehan yang mereka alami atau saksikan di kamp-kamp interniran di Xinjiang.
“Kita semua sepenuhnya sadar bahwa Cina adalah negara yang sangat licik dan penipu yang sangat ahli dalam membuat koreografi orang-orang palsu dan panggung-panggung palsu,” kata Gulbahar Haitiwaji.
“Yang paling mengkhawatirkan saya adalah bahwa itu benar-benar tidak berguna tetapi merusak jika Michelle Bachelet tidak melihat genosida dan represi yang nyata, tetapi hanya bertemu dengan orang-orang dan panggung palsu yang dibuat oleh Cina,” katanya kepada RFA.
Haitiwaji ditangkap pada Januari 2017, saat pihak berwenang mulai menahan warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya secara massal, menuduh mereka melakukan “ekstremisme agama” dan tuduhan palsu lainnya.
Dia kemudian menulis tentang kondisi kehidupannya yang brutal di penjara setelah dia dibebaskan dan kembali ke keluarganya di Perancis pada Agustus 2019.
“Jika dia gagal melihat genosida dan represi nyata di tanah air kami, tetapi melaporkan sesuatu yang tidak benar, maka Michelle Bachelet akan terlibat dengan genosida Cina terhadap Uighur,” kata Haitiwaji.
Omir Bekali, seorang warga Uighur Kazakh mengatakan dia disiksa oleh pihak berwenang selama sembilan bulan yang dia habiskan di tiga kamp atas tuduhan kegiatan teroris.
Bekali mengatakan demonstrasi di luar markas besar PBB adalah “salah satu langkah solid pertama yang kami ambil untuk mengakhiri genosida berkelanjutan terhadap orang-orang kami dan untuk membebaskan mereka lebih cepat.”
“Kami memutuskan untuk meluncurkan kampanye ini dengan harapan mendapat perhatian lebih dari lembaga dan media internasional,” katanya. “Kami berharap dapat memperluasnya nanti ke Uni Eropa. Kami juga berharap para penyintas kamp di AS mengadakan rapat umum yang sama di depan kantor PBB [di New York].”
Pemerintah Amerika Serikat dan parlemen beberapa negara Barat telah menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan pemerintah Cina di Xinjiang merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tindakan pada Senin (25/4) itu menyusul tweet Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield pada 20 April bahwa Bachelet akan merilis laporan tentang Xinjiang, yang sebelumnya dikatakan kepala hak asasi manusia akan selesai pada September 2021.
Bachelet pertama kali mengumumkan bahwa kantornya mencari akses tak terbatas ke wilayah Uighur pada September 2018, tak lama setelah dia melangkah ke perannya saat ini. Namun perjalanan itu tertunda karena pertanyaan tentang kebebasan bergeraknya di wilayah tersebut.
Kelompok hak asasi internasional mengatakan bahwa kunjungan Bachelet ke Xinjiang harus independen dan tanpa hambatan agar dapat dipercaya.
Juga pada Senin (25/4), Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) merilis laporan tahunannya, merekomendasikan bahwa 15 negara, termasuk Cina, Myanmar, Korea Utara dan Vietnam, ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri sebagai “negara dengan perhatian khusus” karena pemerintah mereka terlibat atau menoleransi “pelanggaran sistematis, berkelanjutan dan berat” terhadap kebebasan beragama.
Komisi tersebut adalah entitas pemerintah federal bipartisan independen yang dibentuk pada tahun 1998 untuk memantau dan melaporkan kebebasan beragama di luar negeri dan memberikan rekomendasi kepada administrasi dan Kongres AS.
Laporan tersebut mencatat bahwa pemerintah AS telah menerapkan rekomendasi USCIRF, termasuk penggunaan sanksi yang ditargetkan pada pelanggar kebebasan beragama dan penentuan genosida untuk kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya.
“Sepanjang tahun lalu, pemerintah AS terus mengutuk pelanggaran kebebasan beragama dan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui sanksi yang ditargetkan dan alat lain yang tersedia,” kata wakil ketua USCIRF Nury Turkel dalam sebuah pernyataan.
“Ke depan, Amerika Serikat harus mengambil langkah tambahan untuk mendukung kebebasan beragama atau berkeyakinan di seluruh dunia. Laporan Tahunan USCIRF 2022 membuat rekomendasi tentang bagaimana Kongres dan Cabang Eksekutif dapat memajukan lebih lanjut hak asasi manusia yang universal dan mendasar ini,” pungkasnya. (rafa/arrahmah.id)
