(Arrahmah.id) - Kekerasan terhadap Muslim di India bukanlah fenomena tunggal atau spontan. Ia adalah hasil dari proses sejarah panjang, konstruksi politik modern, dan produksi kebencian yang dilembagakan. Kasus-kasus terbaru—termasuk laporan tentang seorang Muslimah di Bihar yang dianiaya massa hingga meninggal—menunjukkan bahwa kekerasan komunal kini semakin brutal, terorganisir, dan dibiarkan tanpa akuntabilitas negara.
Untuk memahami pola ini, kita perlu menelusuri akar-akar historis, ideologis, dan politik yang membentuk kebencian tersebut.
Kebencian Hindu–Muslim dalam bentuk modernnya banyak dipicu oleh kebijakan kolonial Inggris. Melalui strategi divide et impera, Inggris Mengklasifikasikan komunitas berdasarkan agama, bukan etnis atau wilayah. Inggris juga Membangun narasi bahwa Hindu dan Muslim adalah dua bangsa yang “secara alami” bermusuhan. Inggris Menginstitusikan sensus berbasis agama yang memperkuat identitas komunal dan Mengintervensi hukum keluarga dan praktik sosial sehingga perbedaan agama tampak lebih tajam. Warisan kolonial ini menjadi fondasi bagi politik identitas India modern.
Lahirnya Hindutva: Ideologi Nasionalisme Hindu
Kebencian sistematis terhadap Muslim tidak dapat dipahami tanpa melihat ideologi Hindutva, yang dirumuskan oleh Vinayak Savarkar pada 1923. Inti ideologi ini bahwa India adalah tanah air eksklusif bagi Hindu. Muslim dan Kristen dianggap “asing” karena memiliki pusat spiritual di luar India. Minoritas hanya diterima jika tunduk pada budaya mayoritas.
Organisasi seperti RSS, VHP, dan kemudian BJP mengembangkan Hindutva menjadi gerakan politik yang kuat. Dalam kerangka ini, Muslim diposisikan sebagai ancaman demografis, kultural, dan politik.
Sejak 1990-an, kekerasan komunal sering meningkat menjelang pemilu. Pola yang berulang dimana Isu-isu seperti “love jihad”, “cow protection”, dan “demographic threat” diproduksi untuk memicu ketakutan. Kelompok vigilante diberi ruang untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Aparat negara sering tidak bertindak, atau bahkan terlibat secara pasif.
Kekerasan menjadi alat untuk mengonsolidasikan suara mayoritas Hindu, terutama di wilayah pedesaan dan kelas menengah urban yang terpapar propaganda media. Setelah 9/11, narasi global tentang “Muslim sebagai ancaman” memperkuat ideologi Hindutva. Media India arus utama menggambarkan Muslim sebagai radikal, tidak modern, dan anti-nasional. Media India Menyebarkan stereotip tentang kriminalitas dan kekerasan. Media India Mengabaikan kekerasan terhadap Muslim atau membingkainya sebagai “bentrok komunal”. Narasi global ini memberi legitimasi moral bagi kelompok ekstremis Hindu untuk melakukan kekerasan.
Bentuk Kekerasan Kontemporer
Kekerasan terhadap Muslim kini tidak hanya terjadi dalam bentuk pogrom besar seperti Gujarat 2002, tetapi juga dalam bentuk Lynching atas tuduhan menyembelih sapi; Serangan terhadap perempuan Muslim dengan dalih moralitas; Pengusiran komunitas dari desa atau kota; Pembakaran rumah dan masjid dan, Penghinaan ritual, termasuk pemaksaan konsumsi benda najis atau alkohol.
Kasus di Bihar yang dilaporkan media menunjukkan pola ini: kekerasan dilakukan oleh massa, disertai penghinaan, dan korban adalah perempuan Muslim yang rentan.
Kekerasan komunal bertahan karena Pelaku jarang dihukum. Polisi sering menahan korban, bukan pelaku. Politisi memberikan pembenaran terselubung. Media mainstream menutupi atau memutarbalikkan fakta. Impunitas menciptakan pesan bahwa kekerasan terhadap Muslim adalah “boleh”, bahkan “patriotik”.
Dimensi Gender: Tubuh Perempuan sebagai Medan Kekuasaan
Dalam banyak kasus, perempuan Muslim menjadi target karena tubuh mereka dipandang sebagai simbol kehormatan komunitas. Kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk Menghancurkan moral komunitas, Mengirim pesan intimidasi, Menegaskan dominasi mayoritas. Kasus Bihar memperlihatkan bagaimana kekerasan berbasis agama dan gender saling bertumpuk.
Mengapa Kebencian Ini Terus Bertahan?
Ada beberapa faktor yang membuat kebencian Hindu terhadap Muslim terus direproduksi Ideologi negara yang semakin Hindutva-sentris, Media yang partisan, Pendidikan sejarah yang bias, Ekonomi yang timpang, memicu pencarian kambing hitam, Politik identitas yang menguntungkan elite. Kebencian ini bukan bawaan budaya Hindu, tetapi hasil rekayasa politik modern.
Mengatasi kebencian memerlukan Reformasi institusi hukum dan keamanan, Pendidikan sejarah yang lebih jujur, Media yang bertanggung jawab, Gerakan solidaritas lintas agama, dan terakhir Tekanan internasional terhadap pelanggaran HAM. Tanpa keadilan struktural, kekerasan akan terus berulang.
Al-Biruni sebagai Antropolog Pertama di Dunia
Banyak sarjana modern menilai Abu Rayhan Al-Biruni (973–1048 M) sebagai antropolog pertama karena ia Menggunakan observasi langsung, wawancara, dan pembacaan teks lokal. Mempelajari masyarakat India tanpa niat misionaris atau kolonial. Mengembangkan metode perbandingan budaya yang sangat mirip dengan antropologi modern. Menekankan objektivitas, bahkan ketika ia tidak setuju dengan doktrin Hindu.
Karyanya yang paling monumental adalah Kitab al-Hind (Tahqiq ma li al-Hind), sebuah studi komprehensif tentang agama, filsafat, kosmologi, kasta, ritual, dan kehidupan sosial India abad ke-11.
Al-Biruni melakukan penelitian dengan pendekatan yang sangat modern, Belajar bahasa Sanskerta untuk membaca teks Hindu langsung dari sumbernya, Mengkritik bias Muslim dan Hindu yang saling memusuhi, Menggunakan metode komparatif antara India, Yunani, Persia, dan Islam, Menghindari generalisasi dan menekankan keragaman internal dalam tradisi Hindu. Pendekatan ini membuat Kitab al-Hind sering disebut sebagai karya etnografi pertama dalam sejarah.
Pemikiran Filosofis Hindu menurut Al-Biruni
Al-Biruni menjelaskan doktrin Hindu secara sistematis Konsep Brahman, Atman, dan realitas metafisik. Sistem filsafat seperti Samkhya, Yoga, Nyaya, dan Vedanta. Pandangan Hindu tentang penciptaan, waktu kosmik, dan siklus alam semesta. Ia menulis bahwa sebagian doktrin Hindu “rasional dan dapat diterima akal”, sementara sebagian lain “bersifat simbolik atau mitologis”.
Al-Biruni menegaskan bahwa tugasnya adalah menggambarkan India sebagaimana adanya, bukan memuji atau mencela. Ia menolak prasangka dan menekankan bahwa pemahaman lintas budaya hanya mungkin jika peneliti menanggalkan bias pribadi.
Ia menulis bahwa banyak kesalahpahaman antara Hindu dan Muslim terjadi karena perbedaan bahasa dan ketidaktahuan terhadap teks asli. Karena itu ia mempelajari Sanskerta agar dapat membaca sumber Hindu secara langsung.
Sistem Kasta
Al-Biruni memberikan deskripsi rinci tentang kasta: Brahmana (pendeta), Ksatria (penguasa), Waisya (pedagang), Sudra (pekerja). Ia mengkritik keras eksklusivitas Brahmana dan bagaimana kasta digunakan untuk mempertahankan kekuasaan sosial.
Ia mencatat Ritual keagamaan, upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian, Larangan-larangan makanan, Sistem kalender dan astronomi Hindu. Al-Biruni sangat terkesan dengan kemajuan matematika dan astronomi India, yang ia bandingkan dengan tradisi Yunani. Ia menyebut sistem kasta sebagai “pemisahan ekstrem yang menghalangi hubungan manusiawi”.
Catatan Al-Biruni tentang Hubungan Hindu–Muslim
Al-Biruni mencatat adanya ketegangan historis antara Hindu dan Muslim, tetapi ia menekankan bahwa Kebencian itu bukan bawaan agama, melainkan akibat penaklukan politik dan prasangka timbal balik. Hindu memandang Muslim sebagai “orang asing yang kasar”, sementara Muslim sering gagal memahami kompleksitas budaya India. Catatan ini sangat penting untuk memahami akar konflik komunal modern.
Mengapa Tulisan Al-Biruni Penting untuk Studi Kebencian Hindu–Muslim?
Ia menunjukkan bahwa permusuhan bukan bawaan agama. Al-Biruni menegaskan bahwa konflik muncul dari Penaklukan politik, Perbedaan bahasa, Ketidaktahuan satu sama lain, Stereotip yang diwariskan. Ini sangat relevan untuk membaca ulang konflik kontemporer. Ia menulis bahwa kedua komunitas “saling memandang dengan kecurigaan karena ketidaktahuan dan prasangka”.
Ia membongkar bias internal. Al-Biruni mengkritik Bias Muslim terhadap Hindu. Bias Brahmana terhadap Muslim dan kasta rendah. Pendekatan kritis ini sangat antropologis.
Kesimpulan
Kritik Al-Biruni terhadap Kasta Relevan dengan Politik Eksklusivitas Hindutva. Penekanan Al-Biruni pada Bahasa dan Pengetahuan Menjelaskan Produksi Kebencian Hindutva. Al-Biruni menunjukkan bahwa ketidaktahuan adalah sumber utama permusuhan.
Dalam konteks modern dimana propaganda Hindutva memproduksi ketidaktahuan sistematis tentang Muslim, menciptakan stereotip, dan memutus dialog lintas budaya. Ini adalah kebalikan dari metode ilmiah Al-Biruni yang berbasis studi langsung dan keterbukaan intelektual.
Ia menulis bahwa permusuhan Hindu–Muslim berakar pada sejarah politik, bukan ajaran agama. Ini sangat penting untuk memahami Hindutva, karena ideologi tersebut mengklaim bahwa konflik Hindu–Muslim adalah “alami”, padahal sejarah menunjukkan bahwa konflik itu dibentuk oleh kekuasaan, bukan oleh teologi.
Al-Biruni sebagai Model Antropologi Anti-Fanatisme
Pendekatan Al-Biruni menolak absolutisme identitas. Ia melihat Hindu sebagai tradisi yang kompleks, berlapis, dan penuh variasi. Hindutva justru melakukan hal sebaliknya seperti menyederhanakan Hindu, menghapus keragaman internal, dan menjadikannya alat politik mayoritarian.
Catatan Al-Biruni tentang bagaimana kelompok dominan menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaan dapat dipakai untuk membaca vigilante sapi, lynching, kriminalisasi Muslim, dan politik “othering” dalam Hindutva. Ia memberi kerangka historis bahwa kekerasan berbasis identitas bukanlah bawaan agama, tetapi hasil rekayasa sosial.
Catatan Al-Biruni menyediakan tiga lensa penting untuk memahami Hindutva:
- Lensa historis: Hindu tidak pernah homogen; Hindutva adalah penyempitan identitas.
- Lensa sosial: Kasta dan eksklusivitas adalah alat kekuasaan, bukan ajaran universal.
- Lensa epistemik: Kebencian tumbuh dari ketidaktahuan; pengetahuan adalah antidotnya.
(*/arrahmah.id)