MANAMA (Arrahmah.id) -- Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani mengatakan pada Sabtu (31/10/2026) bahwa Damaskus sedang menimbang untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Bersama Mekkah, aliansi yang mengikat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Pernyataan itu disampaikannya dalam forum Manama Dialogue di Bahrain.
Dilansir Al Jazeera (31/10), Shaibani mengatakan diskusi sedang berlangsung untuk mengevaluasi masuknya Suriah ke aliansi Mekkah. Ia menyebut Damaskus bagian “integral” keamanan kawasan dan akan mendukung kerangka apa pun yang melindungi stabilitas regional.
Sky News Arabia dan TRT Arabic mengutip kantor berita SANA, menyebut Shaibani berbicara dalam sesi tentang pilar keamanan regional pada Manama Dialogue edisi ke-22. Ia tidak merinci sifat konsultasi maupun jadwalnya.
Perjanjian itu ditandatangani Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Mekkah pada Agustus, dan menetapkan serangan terhadap satu negara sebagai serangan terhadap ketiganya. Perjanjian itu kerap dibandingkan dengan NATO. Arab Saudi, yang kini diserang Houtsi Yaman, merupakan pendukung penting pemerintahan Presiden Ahmad asy-Syaraa di Suriah.
Menurut Al Jazeera, Turki dan Pakistan berjanji mendukung Riyadh secara militer, tetapi keduanya belum mengumumkan serangan ke Houtsi. Proses ratifikasi di Turki masih berjalan, dan pejabat Turki menyatakan dukungan itu tidak akan mencakup pengiriman pasukan ke Yaman. Menlu Turki Hakan Fidan sebelumnya menyatakan perjanjian terbuka bagi negara lain, menurut Al-Araby Al-Jadeed.
Shaibani menyampaikan beberapa sikap lain. Ia menyatakan Suriah berdiri “bahu-membahu” dengan negara Teluk dan Yordania menghadapi serangan apa pun, mengecam serangan rudal dan drone, dan menyebut stabilitas Teluk sebagai perpanjangan alami keamanan Suriah.
Ia juga mengatakan Suriah mendukung upaya pemerintah Yaman yang diakui internasional memulihkan kedaulatan. Soal Israel, ia menyebut wilayah Suriah mengalami lebih dari seribu serangan dalam kurang dari dua tahun yang menewaskan puluhan orang, dan menuntut kembali ke garis sebelum 8 Desember 2024 serta penerapan perjanjian pelepasan 1974.
Ini bukan pertama kalinya Damaskus mengisyaratkan hal serupa. Shaibani mengatakan pada 21 Agustus, saat berkunjung ke Pakistan, bahwa Damaskus mempelajari perjanjian Mekkah tanpa keputusan akhir. (hanoum/arrahmah.id)