SEATTLE (Arrahmah.id) - Perusahaan raksasa teknologi Microsoft resmi mencopot Manajer Negara (Country Manager) untuk wilayah 'Israel' dan menempatkan cabang tersebut di bawah pengawasan Microsoft Prancis. Langkah drastis ini diambil menyusul investigasi internal terkait kerja sama perusahaan dengan Kementerian Pertahanan dan unit militer 'Israel'.
Laporan dari media 'Israel', Globes dan Ynet, menyebutkan bahwa Microsoft memaksa Alon Haimovich mundur dari posisinya sebagai General Manager setelah penyelidik menemukan perilaku yang tidak transparan terhadap kepemimpinan global Microsoft serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan layanan perusahaan.
Penyalahgunaan Sistem Cloud Azure untuk Surveilans
Kontroversi ini meledak setelah terungkapnya laporan bahwa unit intelijen 'Israel', Unit 8200, menggunakan sistem cloud Microsoft Azure untuk mendukung operasi surveilans skala besar terhadap warga Palestina selama genosida berlangsung.
Unit 8200 membangun sistem surveilans massal yang menyimpan rekaman jutaan panggilan telepon warga Palestina setiap harinya di server Microsoft Azure yang berlokasi di Eropa.
Meski Microsoft telah memutus perjanjian penggunaan dengan Unit 8200 pada September 2025, investigasi menemukan bahwa unit militer 'Israel' lainnya masih menggunakan sistem Microsoft dengan cara yang melanggar etika dan hukum.
Microsoft mengkhawatirkan paparan risiko hukum dan denda regulasi di Eropa, mengingat data sensitif tersebut diproses melalui server di tanah Eropa yang memiliki undang-undang privasi dan surveilans yang sangat ketat.
Tekanan Global dan Aksi Protes Karyawan
Skandal ini terjadi di tengah gelombang protes global terhadap hubungan Microsoft dengan militer 'Israel'. Pada konferensi pengembang tahunan di Seattle, Mei 2025, ribuan karyawan melakukan aksi bertajuk "No Azure for Apartheid", menuntut pemutusan kontrak dengan Kementerian Pertahanan 'Israel'.
Tekanan semakin memuncak ketika demonstran dilaporkan memasuki kantor Presiden Microsoft, Brad Smith, pada Agustus 2025.
Dana pensiun negara Norwegia (Norway’s sovereign wealth fund) mendukung proposal pemegang saham yang menuntut Microsoft menerbitkan laporan risiko terkait operasi di negara-negara yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat.
Reformasi Manajemen
Selain pencopotan Haimovich, beberapa manajer tata kelola di Microsoft 'Israel' juga dilaporkan meninggalkan posisi mereka selama proses investigasi. Saat ini, operasional Microsoft 'Israel' dijalankan sementara oleh manajemen Microsoft Prancis hingga ditunjuknya pengganti permanen.
Investigasi ini menandai salah satu krisis internal terbesar bagi Microsoft, yang kini berupaya keras untuk menjauhkan infrastruktur teknologinya dari tuduhan keterlibatan dalam operasi militer dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan. (zarahamala/arrahmah.id)