LONDON (Arrahmah.id) - Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi tekanan besar untuk membatasi, bahkan melarang, demonstrasi pro-Palestina yang telah berlangsung secara rutin di London sejak Oktober 2023. Rencana pengetatan aturan ini memicu kemarahan kelompok masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut sebagai serangan terhadap hak-hak demokrasi dan upaya kriminalisasi terhadap oposisi damai.
Wacana pelarangan protes kembali menguat setelah terjadinya insiden penikaman terhadap dua pria Yahudi di Golders Green, London, pekan lalu. Pelaku, seorang warga negara Inggris kelahiran Somalia, juga didakwa atas serangan terhadap seorang pria Muslim di Southwark.
Meskipun otoritas kepolisian dan beberapa politisi mencoba mengaitkan protes pro-Palestina dengan meningkatnya antisemitisme, para aktivis menolak keras narasi tersebut.
PM Keir Starmer menyatakan dukungannya untuk melarang demonstrasi dalam kondisi tertentu dan menuntut tindakan lebih tegas terhadap slogan-slogan tertentu, seperti "globalise the intifada".
Palestine Solidarity Campaign (PSC) mengecam narasi pemerintah yang dianggap secara berbahaya menyamakan orang Yahudi dengan negara Israel, serta mencampuradukkan protes politik damai dengan tindakan kekerasan yang tidak terkait.
Debat Mengenai Slogan dan Lokasi
Perdebatan juga memanas mengenai lokasi dan slogan aksi. Kritikus mengklaim istilah intifada (yang berarti kebangkitan atau mengguncang) adalah antisemitisme. Sebaliknya, pendukung pro-Palestina menegaskan bahwa istilah tersebut adalah bentuk ekspresi dukungan bagi perlawanan terhadap pendudukan 'Israel'.
Kepala Kepolisian Metropolitan London, Mark Rowley, mengeklaim merasa sangat terganggu karena protes sering direncanakan melewati sinagoge. Namun, Ryvka Barnard dari PSC menyebut pernyataan tersebut tidak jujur dan berbahaya, dengan menegaskan bahwa tidak ada satu pun rute aksi mereka yang menargetkan sinagoge.
Agenda Pembatasan Hak Demonstrasi
Legislasi baru yang disahkan bulan lalu memberikan wewenang kepada polisi untuk melarang demonstrasi berdasarkan "dampak kumulatifnya". Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk membungkam oposisi.
Kelompok hak asasi manusia khawatir bahwa kriminalisasi terhadap demonstran, seperti yang terjadi pada kelompok Palestine Action, akan menjadi bumerang bagi pemerintah.
Para aktivis menekankan bahwa cara paling efektif untuk mengatasi antisemitisme adalah dengan memisahkan identitas Yahudi dari kebijakan pemerintah Israel yang sedang diadili di pengadilan internasional atas tuduhan kejahatan perang.
Di tengah ancaman pelarangan, PSC tetap berencana menggelar demonstrasi besar di pusat kota London pada 16 Mei mendatang untuk memperingati Nakba, peristiwa pengusiran massal warga Palestina dari tanah mereka oleh pasukan 'Israel'.
Sementara itu, politisi dari pihak oposisi, Kemi Badenoch, secara vokal mendukung pelarangan protes pro-Palestina, namun di sisi lain memberikan dukungan bagi demonstrasi kelompok sayap kanan Unite the Kingdom. Perbedaan perlakuan ini memperdalam kecurigaan publik mengenai standar ganda dalam kebijakan keamanan nasional Inggris saat ini. (zarahamala/arrahmah.id)