DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Pemerintah Suriah tetap mempertahankan larangan perdagangan terhadap 'Israel' meski pembicaraan tidak langsung antara kedua negara mulai berlangsung melalui mediasi Amerika Serikat. Langkah Damaskus itu dinilai sebagai sinyal bahwa Suriah belum siap membuka normalisasi ekonomi dengan 'Israel' di tengah ketegangan kawasan yang terus meningkat.
Presiden Suriah Ahmad asy-Syaraa menerbitkan dekret kepabeanan baru yang mempertegas larangan masuknya produk Israel ke wilayah Suriah. Aturan tersebut tertuang dalam Dekret Nomor 109 Tahun 2026 yang menggantikan undang-undang bea cukai lama Suriah.
Menurut laporan Atalayar dan i24News (21/5/2026), Pasal 112 dalam aturan baru itu melarang barang masuk ke zona perdagangan bebas Suriah-Yordania apabila melanggar hukum boikot terhadap 'Israel' atau mengganggu ketertiban umum. Selain itu, produk 'Israel' juga dimasukkan dalam kategori ancaman keamanan nasional bersama narkotika dan senjata ilegal.
Asy Syara sebelumnya mengatakan pembicaraan dengan 'Israel' masih berjalan sulit. Ia menyebut, “Negosiasi dengan Israel berlangsung dengan sangat sulit.”
Kebijakan baru itu muncul ketika Suriah dan 'Israel' diketahui sedang menjalani komunikasi tidak langsung melalui mediator Amerika Serikat. Pembicaraan disebut berfokus pada isu keamanan perbatasan, keberadaan militer 'Israel' di wilayah Suriah, serta situasi di sekitar Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1967.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani juga menegaskan bahwa negosiasi belum menghasilkan kesepakatan konkret. Dalam kutipan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ia mengatakan Suriah berharap tercipta “hubungan yang tenang dan stabil” dengan 'Israel' di masa depan, namun tetap menuntut penghentian operasi militer Israel di wilayah Suriah.
Media internasional melaporkan dampak ekonomi langsung dari larangan tersebut kemungkinan terbatas karena perdagangan resmi Suriah-Israel hampir tidak ada selama puluhan tahun. Namun para analis menilai keputusan itu memiliki makna politik besar karena menunjukkan Damaskus masih memandang hubungan ekonomi dengan 'Israel' sebagai isu kedaulatan dan keamanan nasional, bukan sekadar perdagangan biasa.
Ketegangan Suriah-Israel sendiri terus meningkat sejak perang Gaza dan konflik regional meluas pada 2025–2026. Reuters dan Euronews melaporkan 'Israel' masih melakukan sejumlah serangan udara di wilayah Suriah dengan alasan menargetkan kelompok bersenjata pro-Iran dan fasilitas militer tertentu.
Meski beberapa negara Arab telah membuka hubungan diplomatik dan ekonomi dengan 'Israel' dalam beberapa tahun terakhir, Suriah tetap mempertahankan salah satu kebijakan boikot paling keras terhadap 'Israel' sejak aturan itu pertama kali diterapkan pada dekade 1950-an sebagai bagian dari kebijakan Liga Arab. (hanoum/arrahmah.id)