MARMARIS (Arrahmah.id) - Otoritas 'Israel' menetapkan status siaga tertinggi setelah Armada Keteguhan Global (Global Sumud Flotilla) resmi bertolak dari pesisir Turki menuju Jalur Gaza, pada Kamis (14/5/2026). Misi kemanusiaan ini bertujuan untuk menembus blokade laut dan menyalurkan bantuan darurat bagi warga Palestina yang terdampak perang.
Radio Militer 'Israel' melaporkan bahwa angkatan laut mereka tengah bersiap untuk menghadapi konvoi yang terdiri dari 58 kapal tersebut. Langkah militer ini diambil sebagai upaya 'Israel' untuk menggagalkan misi sipil yang telah direncanakan selama berbulan-bulan.
Rencana Penghadangan Komando Laut
Sumber keamanan yang dikutip oleh Channel 12 'Israel' mengungkapkan bahwa unit komando laut elit telah disiapkan untuk mengambil alih dan menguasai kapal-kapal tersebut sebelum mencapai tujuannya.
Pihak intelijen 'Israel' memprediksi bahwa armada kali ini akan lebih gigih dan berpotensi memicu gesekan lebih keras dibandingkan misi-misi armada bantuan sebelumnya.
Hingga saat ini, sebanyak 54 kapal telah mulai berlayar dengan membawa lebih dari 500 aktivis dan sukarelawan dari puluhan negara. Sementara itu, lima kapal lainnya, termasuk kapal Familia, masih tertahan sementara karena kendala teknis namun dijadwalkan segera menyusul.
Kapal sentral dalam armada ini membawa delegasi ahli yang terdiri dari ahli hukum dan pengacara yang bertugas mendokumentasikan aspek legal dan memantau potensi pelanggaran hak asasi manusia di lapangan, tim medis dan dokter yang dilengkapi dengan peralatan ambulans untuk memberikan perawatan darurat, serta jurnalis dan aktivis yang bertugas melaporkan situasi secara langsung dan mendokumentasikan realitas kemanusiaan kepada dunia.
Konteks Hukum dan Sejarah Blokade
Pihak penyelenggara menekankan bahwa misi ini bersifat sipil murni. Pengacara asal Brasil, Natalia Maria, yang menjadi juru bicara tim hukum armada, menyatakan bahwa blokade terhadap Gaza adalah tindakan ilegal menurut hukum internasional. Ia menegaskan bahwa setiap upaya Israel untuk mencegat kapal akan dihadapi dengan tuntutan hukum internasional.
Upaya penembusan blokade ini dilakukan di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk secara drastis di Gaza sejak Oktober 2023, yang telah mengakibatkan pengungsian bagi 1,5 juta orang. Sejarah mencatat insiden serupa pada 2010 melalui Freedom Flotilla, di mana serangan militer 'Israel' terhadap kapal Mavi Marmara menewaskan 10 aktivis Turki dan memicu krisis diplomatik besar.
Kini, dunia internasional kembali menyoroti perjalanan laut ini, di mana para aktivis tetap optimis dan bersemangat meski menyadari risiko tinggi yang menanti di perairan Mediterania menuju wilayah yang diblokade sejak 2007 tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)