KAIRO (Arrahmah.id) - Faksi-faksi perlawanan Palestina dijadwalkan akan menggelar pertemuan besar di Kairo, Selasa depan (21/5/2026), untuk menentukan nasib negosiasi transisi menuju Fase Kedua dari rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump. Pertemuan ini dilakukan di tengah kebuntuan komunikasi antara pihak pejuang Palestina dengan Board of Peace bentukan AS.
Seorang pimpinan senior Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa negosiasi terhenti karena syarat tunggal yang diajukan perwakilan Board of Peace, Nickolay Mladenov adalah perlucutan senjata perlawanan.
Kebuntuan ini dipicu oleh beberapa poin krusial dalam draf kesepakatan. Mladenov menolak teks yang diajukan Hamas yang menyebutkan bahwa kesepakatan saat ini hanyalah dasar untuk negosiasi lebih dalam. Mladenov menuntut penghapusan kata tersebut dan memaksa transisi segera ke Fase Kedua yang mencakup perlucutan senjata.
Mladenov dan perwakilan AS, Aryeh Lightstone, dilaporkan mengajukan lima poin baru yang secara eksplisit tidak menyertakan jalur pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari Fase Kedua.
Pimpinan Hamas menegaskan kepada mediator bahwa tidak ada pemimpin Palestina yang berani mengambil keputusan untuk menyerahkan senjata. "Menyerahkan senjata berarti secara resmi membubarkan perlawanan," tegas sumber tersebut.
Sebagai prasyarat untuk melanjutkan pembahasan Fase Kedua, Hamas menuntut pembubaran lima milisi yang berafiliasi dengan 'Israel' di dalam Gaza. Hamas menuding milisi-milisi tersebut akan memicu kekacauan jika senjata pejuang dilucuti, dan menuntut pencabutan perlindungan 'Israel' terhadap kelompok-kelompok tersebut sebagai bukti itikad baik.
Mesir Menolak Rencana Pembagian Gaza
Pemerintah Mesir sebagai mediator utama menyatakan kekhawatirannya atas potensi keruntuhan jalur negosiasi. Berdasarkan sumber internal Kairo, Mesir telah menyampaikan keberatan keras kepada Mladenov mengenai dua hal. Mesir menolak usulan Board of Peace untuk mulai menerapkan rencana Trump hanya di bagian utara Garis Kuning (wilayah di bawah kendali 'Israel'). Kairo menilai hal ini akan menyabotase seluruh proses negosiasi.
Mesir memperingatkan bahwa menuntut Hamas mundur dari administrasi Gaza sebelum Komite Nasional siap beroperasi akan memicu kekacauan keamanan yang parah di wilayah tersebut.
Pertemuan Selasa mendatang diharapkan menjadi penentu apakah proses transisi rencana Trump ini akan berlanjut atau berakhir dengan kegagalan total yang dapat memicu eskalasi baru di lapangan. (zarahamala/arrahmah.id)