TEPI BARAT (Arrahmah.id) – Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Hamas “harus menyerahkan senjatanya” dan menyerukan pengerahan pasukan internasional untuk “melindungi rakyat Palestina”, demikian diumumkan Prancis pada Selasa (10/6/2025).
Dalam sebuah surat yang ditujukan pada Senin kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, yang bulan ini akan menjadi ketua bersama sebuah konferensi tentang solusi dua negara untuk “Israel” dan Palestina, Abbas menguraikan langkah-langkah utama yang menurutnya harus diambil untuk mengakhiri perang di Gaza dan mencapai perdamaian di Timur Tengah.
“Hamas tidak akan lagi memerintah Gaza dan harus menyerahkan senjata dan kemampuan militernya kepada Pasukan Keamanan Palestina,” tulis Abbas, seperti dilansir AFP.
Dia mengatakan bahwa dia “siap untuk mengundang pasukan Arab dan internasional untuk dikerahkan sebagai bagian dari misi stabilisasi/perlindungan dengan mandat Dewan Keamanan (PBB).”
Konferensi di markas besar PBB akhir bulan ini akan bertujuan untuk menghidupkan kembali gagasan solusi dua negara -Israel saat ini menguasai sebagian besar wilayah Palestina.
“Kami siap untuk menyimpulkan dalam jangka waktu yang jelas dan mengikat, dan dengan dukungan, pengawasan dan jaminan internasional, sebuah perjanjian damai yang mengakhiri pendudukan ‘Israel’ dan menyelesaikan semua masalah status yang belum terselesaikan,” tulis Abbas.
“Hamas harus segera membebaskan semua sandera dan tawanan,” tambah Abbas.
Dalam sebuah pernyataan, Istana Elysee menyambut baik “komitmen konkret dan belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan kesediaan nyata untuk bergerak menuju implementasi solusi dua negara.”
Macron mengatakan bahwa ia “bertekad” untuk mengakui negara Palestina, tetapi juga menetapkan beberapa syarat, termasuk “demiliterisasi” Hamas.
Dalam suratnya, Abbas menegaskan kembali komitmennya untuk mereformasi Otoritas Palestina dan menegaskan niatnya untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan pemilihan umum “dalam waktu satu tahun” di bawah pengawasan internasional.
“Negara Palestina harus menjadi satu-satunya penyedia keamanan di wilayahnya, tetapi tidak berniat menjadi negara militer.”
Prancis telah lama menginginkan solusi dua negara, namun pengakuan resmi oleh Paris terhadap negara Palestina akan menandai perubahan kebijakan besar dan berisiko memusuhi “Israel”, yang bersikeras bahwa langkah negara asing seperti itu terlalu dini. (haninmazaya/arrahmah.id)
