![Tentara ‘Israel’ dari batalion Ultra-Ortodoks Yahudi “Netzah Yehuda” mengambil bagian dalam pelatihan unit tahunan mereka di Dataran Tinggi Golan yang dicaplok ‘Israel’, dekat perbatasan Suriah pada 19 Mei 2014. [MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/04/batalion.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
WASHINGTON (Arrahmah.id) – Setelah menetapkan bahwa tiga batalion militer tentara ‘Israel’ melakukan “pelanggaran hak asasi manusia berat” terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat, Amerika Serikat memutuskan bahwa mereka tidak akan dikenakan sanksi, American Broadcasting Company (ABC) melaporkan pada Jumat (26/4/2024).
Menurut ABC, batalion tersebut akan tetap memenuhi syarat untuk menerima bantuan militer AS “karena ‘Israel’ mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.”
ABC lebih lanjut melaporkan bahwa “penilaian pemerintah, yang belum dipublikasikan, dituangkan dalam surat tak bertanggal oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Ketua DPR Mike Johnson”.
Pelanggaran HAM tersebut terjadi sebelum operasi militer yang dilakukan Perlawanan Palestina pada 7 Oktober.
Keputusan itu diambil setelah sebuah laporan yang diterbitkan oleh situs berita Amerika Axios mengindikasikan bahwa Blinken telah memutuskan untuk menghukum Batalion Netzah Yehuda ‘Israel’, yang terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil Palestina.
Menurut Axios, sanksi tersebut diperkirakan akan melarang batalion tersebut dan anggotanya menerima segala bentuk bantuan atau pelatihan militer AS, sebagaimana diuraikan dalam undang-undang tahun 1997 yang dibuat oleh Senator Patrick Leahy saat itu.
Diambil dari nama Senator Patrick Leahy, seorang Demokrat dari Virginia, komite ini dibentuk sesuai dengan undang-undang tahun 1997 yang mengamanatkan AS untuk menangguhkan bantuan kepada unit militer, asing, atau penegak hukum yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.
Kelambanan Blinken
Sebuah laporan, yang diterbitkan oleh situs investigasi ProPublica pada 17 April, mengungkapkan bahwa komite khusus di bawah Kementerian Luar Negeri telah menyarankan menteri tersebut agar Amerika Serikat membatasi penjualan senjata ke unit militer ‘Israel’ yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
“Tetapi Blinken gagal menindaklanjuti usulan tersebut di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap perilaku militer ‘Israel’ di Gaza, menurut pejabat Departemen Luar Negeri saat ini dan mantan pejabat,” lansir ProPublica.
Laporan tersebut menyoroti bahwa sebagian besar insiden yang terdokumentasi terjadi di Tepi Barat sebelum serangan Hamas terhadap ‘Israel’ pada 7 Oktober.
Insiden-insiden ini termasuk pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh polisi perbatasan ‘Israel’, termasuk insiden di mana tindakan batalion menyebabkan kematian seorang pria lanjut usia Palestina-Amerika, serta “tuduhan bahwa interogator menyiksa dan memperkosa seorang remaja yang dituduh melempar batu dan Bom molotov.”
Menurut sumber informasi yang dikutip oleh situs investigasi, rekomendasi tindakan terhadap unit ‘Israel’ telah diteruskan ke Blinken pada Desember. Situs web tersebut mengutip sumber yang menyatakan bahwa “laporan ini telah menjadi miliknya sejak saat itu.”
Tidak Ada Standar Ganda?
Dua hari setelah publikasi laporan tersebut, Blinken mengatakan bahwa dia telah “membuat ‘keputusan’ mengenai tuduhan bahwa ‘Israel’ melanggar serangkaian undang-undang AS yang melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia,” Reuters melaporkan.
Ditanya pada konferensi pers di Italia tentang laporan tersebut, Blinken berkata: “Saya pikir Anda mengacu pada apa yang disebut Hukum Leahy dan pekerjaan kami berdasarkan undang-undang tersebut”.
“Jadi ini adalah undang-undang yang sangat penting. Dan itu adalah salah satu hal yang kami terapkan secara menyeluruh. Dan ketika kami melakukan investigasi, penyelidikan ini dan itu membutuhkan waktu. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, baik dalam mengumpulkan fakta maupun menganalisisnya,” tambah Menteri Luar Negeri AS tersebut.
Selain itu, pada 22 April, Blinken menolak tuduhan “standar ganda” ketika menerapkan hukum AS terhadap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara ‘Israel’.
“Apakah kita mempunyai standar ganda? Jawabannya adalah tidak,” kata Blinken dalam konferensi pers saat mengumumkan laporan tahunan hak asasi manusia di negara tersebut.
“Secara umum, ketika kami melihat hak asasi manusia dan kondisi hak asasi manusia di seluruh dunia, kami menerapkan standar yang sama kepada semua orang. Itu tidak mengubah apakah suatu negara adalah musuh, pesaing, teman, atau sekutu,” katanya. (zarahamala/arrahmah.id)
